WahanaNews.co | Perekonomian Indonesia saat ini memiliki tantangan yang tidak ringan dalam menghadapi kondisi ketidakpastian global yang masih tinggi pada tahun 2023.
Indonesia masih memiliki sejumlah persoalan mendasar yang mesti diselesaikan terlebih dahulu.
Baca Juga:
Dr Suryadi Panjaitan, Calon Bupati Toba, Ungkap Sepuluh Program Prioritas untuk Kemajuan Daerah
Selain itu, Pemerintah perlu membuat skala prioritas terhadap proyek pembangunan yang berskala besar, demikian disampaikan Handi Risza, Wakil Rektor Universitas Paramadina, dalam merespon Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2022 yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sidang bersama DPR dan DPR, di Jakarta 16 Agustus 2022.
Lebih lanjut, handi menyampaikan bahwa, tema kebijakan fiskal yang diusung oleh Pemerintah pada tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", memiliki tantangan yang tidak ringan, mengingat kita masih menghadapi tingginya ketidakpastian ekonomi global.
“Kita masih memiliki masalah struktural yang seringkali menghambat jalannya pembangunan, diantaranya: kualitas sumber daya manusia yang rendah; infrastruktur yang belum memadai; kurangnya produktivitas dan daya saing; birokrasi, institusi dan regulasi yang tidak efisien; serta belum bebas dari praktik moral hazard khususnya korupsi,” jelas Handi.
Baca Juga:
Optimasi Kualitas Jadi Prioritas, TMMD Ke-120 di Tapteng Bergegas Capai Target
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersebut menerangkan, target pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan sebesar 5,3%, akan sangat sulit untuk dicapai.
"Perlu diingat kondisi bahwa pertumbuhan ekonomi hingga Triwulan II-2022 lebih banyak ditopang oleh terjadinya windfall akibat tingginya harga komoditas pangan dan energi di pasar Internasional. Diperkirakan Windfall tersebut akan segera berakhir pada tahun 2023," sebutnya.
Pemerintah harus bisa mempertahankan kinerja ekspor dan meningkatkan laju investasi dan tingkat konsumsi masyarakat untuk bisa mencapai target angka pertumbuhan tersebut.
