WAHANANEWS.CO, Jakarta - Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh akhirnya dijawab tegas oleh pemerintah dengan memastikan sumber pembayarannya berasal dari kas negara sehingga isu keberlanjutan proyek strategis ini kembali mencuat ke ruang publik.
Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi memastikan pembayaran kewajiban utang Whoosh sebesar Rp1,2 triliun per tahun akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Baca Juga:
Luhut: Whoosh Bukti Kemandirian, Utang Bukan Alasan Menghentikan Langkah Besar
“Iya, pakai APBN,” kata Prasetyo kepada wartawan di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).
Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih mematangkan skema teknis pelunasan utang kereta cepat tersebut agar seluruh proses berjalan sesuai koridor kebijakan fiskal nasional.
Negosiasi dan pembahasan teknis pelunasan utang Whoosh, lanjut Prasetyo, dipimpin langsung oleh Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani.
Baca Juga:
Pemerintah Siapkan Skema Penyelesaian Utang Whoosh Tanpa Ganggu Ekonomi
“Kemarin laporan terakhir rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi dan sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknis itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah menyatakan secara terbuka bahwa pemerintah akan mengambil alih tanggung jawab atas kewajiban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
“Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” ucap Prabowo usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Prabowo menilai proyek kereta cepat Whoosh memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam mengurai kemacetan lalu lintas dan menekan tingkat polusi udara di kawasan Jabodetabek hingga Bandung.
“Manfaatnya mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung,” katanya.
Selain manfaat transportasi, Prabowo juga menekankan bahwa keberadaan Whoosh menjadi sarana alih teknologi sekaligus simbol kerja sama strategis antara Indonesia dan China.
“Sudahlah, Presiden RI ambil alih tanggung jawab, kita kuat, uang kita ada, duit yang dikorupsi hemat,” ujar Prabowo.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
