WahanaNews.co, Jakarta - Peran APBN dalam percepatan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur, salah satunya ditunjukkan melalui pembiayaan investasi kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam menjamin pendanaan lahan untuk kepentingan umum.
Pada RAPBN 2024, pembiayaan investasi kepada LMAN akan digunakan untuk pengadaan tanah proyek strategis nasional (PSN) di sektor jalan tol dan di sektor sumber daya air sehingga dapat memberikan manfaat terkait dengan peningkatan daya beli masyarakat yang menerima uang ganti kerugian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai implikasi perbaikan konektivitas dan aksesibilitas, penurunan biaya logistik, dan juga peningkatan investasi di berbagai bidang.
Baca Juga:
Bea Cukai Tindak 31.275 Perdagangan Ilegal di 2024, Menkeu: Potensi Kerugian Negara Rp3,9 Triliun
“Pemerintah memberikan pembiayaan kepada LMAN terkait pembebasan lahan. Saat ini LMAN juga dilibatkan terkait dalam hal adanya pembebasan tanah yang berkaitan dengan IKN (Ibu Kota Nusantara) yang menjadi sesuatu hal yang baru. Pembiayaan PSN lain juga terus dilakukan. Untuk itu, seperti disampaikan dalam Nota Keuangan 2024, pemerintah menyertakan investasi sebesar Rp15 triliun pada LMAN,” ungkap Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu) Rionald Silaban pada Acara Taklimat Media di Jakarta, Senin (28/08).
Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu yang berfungsi melaksanakan optimalisasi aset negara dan pendanaan pengadaan lahan pembangunan infrastruktur PSN, LMAN terus berkinerja untuk mendukung penguatan fiskal guna menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Per 25 Agustus 2023, LMAN mencatatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp2,19 triliun dan realisasi pendanaan pengadaan lahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pembangunan infrastruktur senilai Rp10,378 triliun.
Baca Juga:
Wamenkeu Suahasil: Sektor Keuangan Jadi Game Changer Pembangunan Indonesia
Dalam kesempatan yang sama, Direktur utama LMAN Basuki Purwadi menyampaikan, dalam hal optimalisasi aset negara, sejumlah 106 aset negara telah dioptimalisasikan dan menghasilkan manfaat baik finansial berupa PNBP maupun manfaat sosial dan ekonomi.
Manfaat sosial ekonomi dihitung diantaranya dari nilai penghematan biaya untuk mendukung kegiatan pemerintah (dengan realisasi sebesar Rp18 miliar) dan manfaat berganda pengelolaan aset berupa penyerapan tenaga kerja dan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar dari pemanfaatan aset (realisasi sebesar Rp14 miliar).
Sementara itu, kerjasama dalam pengelolaan aset juga dilakukan bersama pengelola aset di Kementerian/Lembaga, BUMN dan BLU, melalui pemanfaatan platform AESIA yang diluncurkan LMAN pada akhir tahun 2022 silam. Sampai dengan 25 Agustus 2023, sejumlah 335 aset properti di berbagai instansi telah terdaftar dan dikerjasamakan bersama LMAN di platform AESIA untuk siap dioptimalisasikan.
