WahanaNews.co | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas heran banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) terjerat utang. Pasalnya, pendapatan ASN relatif besar.
Perencana Keuangan, Philip Mulyana, mengungkapkan ada faktor dasar yang memungkinkan para ASN nekat berutang yaitu rutinitas gaji. "(Para ASN berani berutang) karena merasa aman, mereka yakin akhir bulan gajian," ujar Philip, melansir merdeka.com, Kamis (26/1).
Baca Juga:
Industri Fintech Bergolak di IFSE 2024, OJK Serukan Perlindungan Konsumen
Selain itu, dia menilai kondisi seperti ini mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia masih minim literasi keuangan, sehingga seseorang akan tetap berutang meski pendapatannya terhitung cukup besar.
"Faktor literasi keuangan yang masih rendah adalah faktor utama seseorang berutang meskipun mempunyai income yang cukup," katanya.
Belum lepas dari masalah literasi keuangan, Philip juga menyoroti kebiasaan umum sebagian masyarakat untuk berbelanja yang non produktif. Ditambah lagi kemudahan akses bagi masyarakat untuk berbelanja.
Baca Juga:
OJK dan FSS Korea Bahas Pengawasan Lintas Batas dan Kerja Sama Keuangan
Menurut Philip, literasi keuangan berarti seseorang memahami cara mengelola keuangan dengan baik, cara berinvestasi sesuai dengan profil risiko individu, cara memilih asuransi, dan lain-lain. Sayangnya, pengetahuan dasar tentang literasi keuangan hampir tidak pernah disampaikan dalam pendidikan formal.
"Sejak kita sekolah, kita tidak pernah diajari untuk bagaimana mengelola keuangan kita. Padahal kita tau sendiri Indonesia memiliki level inflasi yang tinggi. Ini artinya barang-barang akan semakin mahal," jelasnya.
"Barang yang semakin mahal ditambah kemudahan kita berbelanja ditambah literasi keuangan yang minim akan membuat kita bisa terjerumus dalam masalah keuangan, salah satunya adalah hutang," katanya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pendapatan yang diterima para ASN seharusnya cukup untuk kebutuhan primer. Namun, kondisi tersebut justru menjadi kontradiktif karena para ASN kerap mengajukan kredit.
"Jadi sebenarnya kalau konsep cukup ya cukup. Kurang karena banyak kreditan. Memang lembaga kredit ini meracuni kita, gagal lewat kita lewat istri kita, gagal lewat istri kita lewat HP anak kita. Sehingga kita termasuk negara yang sangat konsumtif. Yang tidak perlu, dibelanjakan, yang tidak produktif, dibelikan," ujarnya di Closing Ceremony ASN Culture Fest 2023 di The Westin Jakarta, Rabu (25/1).
Di satu sisi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022 melakukan survei tentang inklusi keuangan dan literasi keuangan, hasilnya 85,10 persen masyarakat telah mendapatkan akses keuangan (inklusi keuangan) dan indeks literasi keuangan berhasil tembus 49,68 persen.
Sementara pada survei tahun 2019, OJK mencatat tingkat literasi dan inklusi keuangan nasional masih memiliki gap yang besar. Inklusi keuangan memang sudah mencapai 76,19 persen, namun literasi keuangan baru sekitar 38,03 persen.
Adanya peningkatan persentase terhadap inklusi dan literasi keuangan sejak 2019 hingga 2022, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar berharap kondisi seperti ini mampu menjadi acuan bagi OJK dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun strategi dan merancang produk ataupun layanan keuangan sesuai kebutuhan konsumen. [rna]
