WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kementerian ESDM membuka peluang pengembangan bahan bakar biodiesel dengan campuran 60% (B60) setelah implementasi mandatori B50. Namun, sebelum kebijakan tersebut diterapkan kajian teknis dan keekonomian masih harus dilakukan.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengaku pihaknya telah meminta para peneliti untuk mengkaji formulasi yang paling tepat apabila Indonesia ingin beralih ke B60.
Baca Juga:
B50 BBM Baru RI Resmi Hadir di Juli 2026, Berapa Harganya?
"Kami mintakan periset-periset ya nanti untuk bisa memprediksi kalau mau 60% nih apakah 50 plus 10. Kalau 60 persen, sorry, kalau 60% apakah 50 plus 10. Ini kan seperti feeling pada saat dulu kita membayangkan mau ke 50," kata Eniya dikutip Rabu (15/7/2026).
Menurut Eniya, pemerintah belum akan terburu-buru menuju ke B60 karena implementasi B50 masih berjalan. Selain itu, penggunaan campuran biodiesel di atas 50% menghadapi tantangan dari sisi biaya produksi.
"Karena harus riset dulu kalau di atas 50 persen itu kombinasinya kalau mau tambah 10 persen dari hidrokarbon yang D100 itu, itu harganya masih satu setengah kali lipat dari harga yang fame. Begitu," kata dia.
Baca Juga:
Kementerian ESDM Tergetkan Minyak Sawit Dicampur Solar 50% Meluncur 1 Juli 2026
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dicampur bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak kelapa sawit 50% atau biodiesel 50% (B50) pada hari ini, Kamis (9/7/2026).
Peresmian mandatori B50 ini merupakan agenda strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM khususnya jenis solar dan memperkuat nilai tambah sumber daya alam nasional, serta menjaga ketahanan ekonomi dan kedaulatan energi Indonesia.
Prabowo dalam sambutannya menyampaikan, bahwa dengan diluncurkannya program B50, Indonesia resmi menjadi negara pertama di Dunia yang menerapkan mandatori biodiesel B50.
