"Pendirian Danantara didasarkan pada kepercayaan. Namun, dalam diskusi publik, muncul kekhawatiran bahwa jika dana yang dikelola sangat besar dan melibatkan bank-bank BUMN, bisa timbul berbagai spekulasi, termasuk aksi tarik dana. Ini harus segera diselesaikan," tambah Didik.
Sebagai langkah pengawasan, Presiden Prabowo telah menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara dan Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua.
Baca Juga:
Indonesia Punya Sovereign Wealth Fund Baru, Danantara Masuk 10 Besar Dunia
Selain itu, pemerintah juga melibatkan dua mantan Presiden RI, SBY dan Jokowi, sebagai penasihat Danantara.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa kehadiran para mantan Presiden bertujuan menjaga integritas dan kredibilitas lembaga ini.
"Para mantan Presiden akan berperan sebagai penasihat guna memastikan lembaga ini berjalan sesuai tujuan, dikawal oleh tokoh-tokoh berintegritas, dan benar-benar berkomitmen untuk kepentingan Indonesia," ujar Hasan dalam wawancara yang dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin.
Baca Juga:
Ini Alasan Peneliti Film Sebut Penonton Bioskop Indonesia Bisa Tembus 80 Juta Orang
Sementara itu, CEO BPI Danantara, Rosan P. Roeslani, mengonfirmasi bahwa mantan PM Inggris, Tony Blair, termasuk dalam jajaran pengawas lembaga ini.
Namun, ia tidak merinci siapa saja anggota lain yang akan menduduki posisi tersebut.
"Ya, Tony Blair adalah salah satu pengawas," ujar Rosan di Jakarta, Senin (24/2/2025).
