WahanaNews.co, Jakarta - Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, berencana mengalokasikan dana desa hingga Rp 5 miliar per desa. Akan tetapi, penambahan anggaran tersebut disebut berpotensi menghadapi risiko penyelewengan.
Untuk mencegah hal tersebut, Juru Bicara Tim Pemenangan Anies-Cak Imin (Timnas AMIN) Surya Tjandra akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surya menekankan pihaknya akan mendorong pembentukan unit atau cabang tiap daerah.
Baca Juga:
Cak Imin Umumkan Periode 2024-2029 Terakhir Pimpin PKB
Selain untuk pencegahan tindak penyelewengan, pembentukan unit tiap daerah tersebut juga sebagai sarana mengedukasi penggunaan dana desa sehingga lebih efektif dan akuntabel.
"Untuk mencegah penyalahgunaan, kerja sama dengan KPK akan ditingkatkan, seiring dengan kebijakan AMIN untuk kembali menguatkan KPK dan mendorong pembentukan cabang KPK di berbagai daerah di tanah air," kata Surya dilansir detikcom, Rabu (24/01/24).
Surya menyebut pihaknya melihat alokasi dan penggunaan dana desa kurang tepat sasaran saat ini. Prioritas aturan dana desa juga tidak sesuai dengan kebutuhan tiap desa, sedangkan banyak desa tertinggal yang membutuhkan anggaran lebih.
Baca Juga:
Cak Imin Sebut Kehadiran Paus Jadi Pengingat Pembangunan Berkeadilan
Alhasil, banyak potensi ekonomi desa yang tidak dapat berkembang dengan efektif. Hal ini dapat dilihat jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) yang menurun dan fungsi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) tidak optimal.
"Akibatnya hak dasar warga desa belum terpenuhi, 79% anak desa tidak punya materi belajar yang memadai, dan 85% rumah tangga desa memiliki akses sulit ke rumah sakit," jelasnya.
Untuk itu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menambahkan alokasi anggaran hingga Rp 5 miliar per desa diiringi dengan regulasi yang memadai. Anggaran tersebut nantinya akan difokuskan untuk mengembangkan ekonomi desa dengan potensi lokal. Misalnya, satu desa, satu produk unggulan dan kewirausahaan masyarakat desa sesuai dengan potensi dan kapasitas unik tiap desa.
"Nanti akan didata (desa) pastinya, kemungkinan akan dibagi dalam cluster, mana yang tertinggal, mana yang sudah lebih siap untuk pengembangan. Tidak bisa disamakan semua (dananya), makanya penambahan dana desa itu 'hingga' Rp 5 miliar," imbuhnya.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan dana desa tahun 2024 sebesar Rp 69 triliun. Alokasi anggaran itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan oleh Menkeu Sri Mulyani pada 27 Desember lalu.
Dalam peraturan tersebut, terdapat 75.259 desa penerima dana desa pada tahun 2024. Rata-rata setiap desa memperoleh anggaran sebesar Rp 916,8 juta pada tahun 2024.
Apabila ingin mengalokasikan dana Rp 5 miliar per desa, maka membutuhkan anggaran sebesar Rp 361,29 triliun.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai penambahan anggaran dana desa hingga Rp 5 miliar tersebut rentan untuk dikorupsi. Dengan dana desa yang sekarang sebesar Rp 1 M per desa saja, banyak kepala desa dan perangkat desa yang tersangkut kasus korupsi.
Melansir dari website Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat terdapat 851 kasus korupsi dengan 973 tersangka yang melibatkan kades dan perangkat desa sepanjang 2015-2022. Melihat banyaknya kasus korupsi dana desa tersebut, Bhima mengatakan tata kelola dana desa perlu diperbaiki.
"Banyaknya kepala desa yang tersangkut korupsi membuktikan tata kelola dana desa masih bermasalah. Kalau ditambah jadi Rp5 M berapa banyak kebocoran anggaran dengan tata kelola yang masih buruk? Jadi bukan menambah alokasi dana desa, yang harus diperbaiki adalah pemanfaatan dan tata kelolanya dulu," kata Bhima.
Dalam debat keempat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, pria yang akrab disapa Cak Imin akan menggelontorkan dana desa sebesar Rp 5 M per desa. Penambahan anggaran ini dilakukan sebagai upaya agar makin banyak masyarakat yang tinggal di desa.
Selain pembangunan infrastruktur, Cak Imin juga ingin menciptakan kehidupan ekonomi desa dengan kegiatan wirausaha, seperti di sektor pertanian dan peternakan.
"Kita siapkan lagi kita naikkan lagi dana anggarannya Rp 5 miliar per desa agar tidak hanya infrastrukturnya yang baik, tapi juga ada kehidupan ekonomi yang tumbuh melalui Bumdes, melalui berbagai kegiatan wirausaha yang tumbuh sehingga orang tertarik untuk tinggal desa," kata Cak Imin dalam debat keempat Pilpres 2024, di JCC Senayan, Minggu (21/1/2024)
[Redaktur: Sandy]
