WahanaNews.co | Kebutuhan dana pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan begitu besar, dan hingga saat ini belum bisa ditanggung melalui investasi mandiri PT PLN (Persero).
Manajemen PLN telah mengajukan tambahan modal kepada pemerintah, dengan jumlah mencapai Rp18 triliun. Pemerintah sendiri memutuskan tidak akan menggelontorkan dana sekaligus.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
Evy Haryadi, Direktur Perencanaan Korporat PLN, menjelaskan salah satu target utama Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah pemerataan akses listrik masyarakat.
Kebutuhan dana memang tidak sedikit lantaran kondisi geografi sebagai karakteristik Indonesia yang membutuhkan infrastruktur.
Berdasarkan data yang ada saat ini 4.700 desa di 3T belum terlistriki. Rasio desa 90,78%. Beberapa wilayah masih di bawah 80%. Kalimantan, Maluku dan Papua misalnya masih di bawah 80%.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
“Persoalan isolated dan terpencil. Dengan lokasi yang tersebar demikian, itu kalau dirata rata melistriki per RT itu Rp25-Rp45 juta per pelanggan. Ini butuh support dari pemerintah. Untuk itulah PMN hadir,” ungkap Evy di Jakartaa, Senin (20/6).
Pemerintah kata Evy sudah menyatakan kesiapannya untuk menggelontorkan PMN, namun dibagi menjadi dua tahun anggaran yakni tahun 2023 dan 2024. Tahun depan sendiri akan dikucurkan PMN Rp 10 triliun dan sisanya Rp 8 triliun akan digelontorkan tahun 2024.
Beberapa kebutuhan mendesak tahun ini misalnya pembangkit listrik EBT. Kemudian untuk pengembangan infrastruktur jaringan distribusi di wilayah Jawa Madura Bali (Jamali), Sumatera Kalimantan (Sumkal), serta wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara (Sumapalna).
