WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketua Umum PLN Watch, KRT Tohom Purba, meminta publik memberi waktu pada jajaran direksi dan komisaris baru PT PLN Persero untuk bekerja setelah perusahaan listrik negara itu mendapat serangan bertubi-tubi di tengah sorotan pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa.
Tohom menilai kritik masyarakat terhadap layanan kelistrikan merupakan hal wajar karena listrik menyangkut kebutuhan dasar publik, namun kritik tersebut harus ditempatkan secara proporsional agar tidak berubah menjadi penghakiman dini terhadap manajemen yang baru saja dipilih.
Baca Juga:
Pemadaman Listrik Bergilir, Sufmi Dasco Pastikan Tak Terulang Lagi!
“Direksi dan komisaris baru PLN jangan langsung ditembak dari segala arah sebelum diberi ruang bekerja, karena membenahi sistem kelistrikan sebesar Indonesia tidak bisa dilakukan dengan emosi sesaat,” kata Tohom, Rabu (24/6/2026).
Menurut Tohom, pemadaman listrik harus dijadikan momentum audit menyeluruh terhadap rantai pasok energi primer, kesiapan pembangkit, transmisi, distribusi, sistem cadangan, hingga pola komunikasi krisis kepada masyarakat.
Ia mengatakan PLN memang wajib menjelaskan penyebab gangguan secara terbuka, namun publik juga perlu memahami bahwa sistem kelistrikan nasional melibatkan banyak variabel teknis, pasokan, investasi, cuaca, pembangkit mitra, dan kebutuhan beban yang terus meningkat.
Baca Juga:
Perkuat Kelistrikan Kawasan Kenegaraan, Posko Siaga PLN Istana Wakil Presiden Resmi Beroperasi
Tohom berpandangan serangan yang terlalu personal terhadap pimpinan PLN berpotensi mengaburkan persoalan utama, yakni kebutuhan memperkuat manajemen risiko, mempercepat modernisasi jaringan, dan memastikan sistem cadangan bekerja lebih tangguh.
“Yang harus kita dorong adalah pembenahan terukur, bukan kegaduhan yang membuat orang takut mengambil keputusan strategis,” ujar Tohom.
Tohom menyebut direksi dan komisaris baru PLN harus segera menunjukkan peta jalan pemulihan kepercayaan publik melalui evaluasi pemadaman, perbaikan standar pelayanan, percepatan digitalisasi jaringan, dan penguatan koordinasi dengan pemerintah serta penyedia energi primer.
