WahanaNews.co | Bidik penguatan ekonomi, PT PLN (Persero) mendukung hilirisasi pertambangan. Salah satu dukungan PLN diberikan untuk pengembangan Sebuku Indonesia Industrial Park (SIIP) yang dinakhodai perusahaan tambang bijih besi PT Sebuku Iron Lateritic Ores atau SILO.
Kerja sama dengan SILO yang dimulai sejak tahun 2021 tersebut akan menyiapkan kelistrikan 310 MVA bagi kawasan industri khusus di Kotabaru, Kalimantan Selatan.
Baca Juga:
Jelang HUT RI, 13 Desa di Kabupaten Sintang Kini Terang dengan Listrik PLN
PLN secara khusus akan melakukan upaya percepatan pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Selaru – Sebuku. Saat ini dengan pencapaian progres pembangunan pada 57,27 persen, diketahui tingkat komponen dalam negeri (TKDN) telah mencapai 79,29 persen.
General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT), Josua Simanungkalit menyampaikan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga listrik Konsumen Tegangan Tinggi SILO saat ini membutuhkan daya listrik hingga 75 mega volt ampere (MVA).
PLN mengaku telah membangun 111 tower yang membentang sepanjang 74,92 kilometer sirkuit (kms).
Baca Juga:
Usulkan PMN 2025 Capai Rp3 Triliun, PLN Paparkan Alokasi Penggunaannya
“Saat ini kegiatan konstruksi yang dilakukan adalah pembangunan pondasi dan pendirian tower. Tantangan yang dihadapi untuk kegiatan konstruksi adalah pembangunan 6 tower yang berada di atas Selat Sebuku,” kata Josua dalam keterangan tertulis, Jumat (24/6/2022).
Dengan koordinasi dan pengawasan yang ketat bersama seluruh stakeholder yang terlibat, UIP KLT yakin dapat melalui seluruh hambatan dalam proses pembangunan.
Selain untuk menyuplai kebutuhan listrik SILO, pembangunan SUTT 150 kV Selaru – Sebuku juga merupakan bagian dari upaya menghadirkan konsumsi listrik yang berkeadilan untuk seluruh masyarakat.
Dengan beroperasinya SUTT 150 kV Selaru – Sebuku nanti, sebanyak 1.981 pelanggan PLN di Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan akan dapat menikmati akses listrik selama 24 jam.
Saat ini listrik di Pulau Sebuku belum mencapai layanan 24 jam disebabkan keterbatasan suplai dari sistem isolated Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Sungai Bali. Dengan adanya SUTT 150 kV Selaru – Sebuku, diharapkan akan ada efisiensi yang sekaligus mendukung peralihan menuju energi bersih.
Josua pun meyakini jika SUTT 150 kV Selaru – Sebuku beroperasi, pembangunan daerah sekitar juga akan meningkat karena didukung sistem kelistrikan yang lebih andal.
"Kami percaya dengan dukungan masyarakat dan stakeholder terkait, pembangunan SUTT ini dapat selesai tepat waktu, sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat dan para pelaku industri yang ingin mengembangkan industrinya di Kotabaru," tambahnya.
Sebelumnya, PT PLN (Persero) menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat menikmati listrik PLN pada 2024. Untuk bisa mencapai target tersebut, perseroan memanfaatkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Target ini sesuai dengan cita-cita pemerintah dalam akses energi yang merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Direktur Perencanaan Korporat PLN Evy Haryadi menjelaskan hingga 2021 rasio desa berlistrik di Indonesia telah mencapai 99,7 persen, atau tersisa 293 desa belum menikmati listrik.
Namun dari angka tersebut, masih ada lebih dari 4.700 desa yang dilistriki secara mandiri dan belum menikmati listrik PLN. Desa-desa ini mayoritas berada di wilayah di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) yang sulit dijangkau.
"Ini sesuai dengan prinsip sila ke-5 Pancasila kita. Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini kami harus memberikan akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujar Evy, Selasa (21/6/2022).
Namun, melistriki desa ini bukan tanpa tantangan. Evy menjelaskan karena sasaran desa berlistrik ini mayoritas berada di wilayah 3T dengan akses yang sulit maka secara kacamata bisnis ini tidak feasible.
Evy menjelaskan untuk bisa melistriki satu kepala keluarga (KK) di desa terpencil membutuhkan paling tidak Rp 25 juta hingga Rp 45 juta per KK.
"Untuk itu, di sinilah peran PMN hadir agar seluruh masyarakat meski di desa tetap bisa mendapatkan akses listrik," tambah Evy. [qnt]
