WahanaNews.co, Jakarta - Serangan data dari Ekonom Senior Indef Faisal Basri yang menyebutkan bahwa hilirisasi nikel Indonesia hanya menguntungkan China dibantah pemerintah.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) akhirnya buka suara.
Baca Juga:
Imbas Hilirisasi, Bahlil Sebut 54 Persen Warga Morowali Kena Asma
Melansir CNBC Indonesia, Selasa (15/8/2023) sebelumnya, data hilirisasi yang disampaikan sebelumnya oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) senilai Rp 510 triliun juga dianggap Faisal Basri sebagai data yang salah dan 'menyesatkan'. Bahkan, Faisal Basri menilai pajak dan penerimaan negara lebih kecil tatkala melarang ekspor bijih nikel hingga kontribusi pengolahan terhadap PDB justru menurun.
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto merinci detil keuntungan hilirisasi nikel untuk Indonesia menjawab hal-hal dan data yang sudah dilontarkan oleh Faisal Basri.
Berikut 6 fakta penjelasan Kemenko Marves merespons pernyataan Faisal Basri:
Baca Juga:
Dukung Hilirisasi, PLN Siapkan Listrik Andal Untuk Smelter Freeport yang Baru Diresmikan Presiden Jokowi
Pertama:
Terkait klaim Faisal Basri bahwa angka ekspor hilirisasi nikel tahun 2022 Rp 510 triliun yang disampaikan Presiden Jokowi salah karena menurut hitungan dia angkanya Rp 413,9 triliun.
Kesalahan utama Faisal Basri disini adalah tidak update terhadap perkembangan hilirisasi di Indonesia, sehingga dia hanya memasukkan angka ekspor besi dan baja senilai US$ 27,8 miliar atau Rp 413,9 triliun.
