WahanaNews.co | Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebutkan pentingnya mengatur panas bumi demi mencapai Net Zero Emission (NZE) di Indonesia.
"Dalam rangka mencapai NZE, seluruh potensi energi terbarukan, termasuk panas bumi harus dikembangkan dengan optimal," katanya dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Selasa (14/9/2022).
Baca Juga:
Terus Komit Lanjutkan Transisi Energi Bersih, ALPERKLINAS Apresiasi MoU PLN dengan MASDAR UEA untuk Pengembangan PLTS Terapung di Indonesia
Menurut dia, sangat wajar pemerintah memberi perhatian serius untuk pengembangan panas bumi karena berbagai alasan.
Apalagi pemerintah memiliki peta jalan (roadmap) pengembangan panas bumi hingga mencapai kapasitas 7 Gigawatt (GW) pada 2030.
"Panas bumi juga tidak dianaktirikan, karena sejak 15 tahun lalu, pengembangan panas bumi selalu jadi prioritas dan berbagai instrumen mitigasi risiko hulu dibuat oleh Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Sangat Mendukung Konsumen Listrik Besar Bangun Pembangkit Sendiri
Apalagi, lanjut Fabby, saat ini ada fasilitas penurunan risiko eksplorasi panas bumi, yaitu Geothermal Resources Risk Management (GREM) yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Belum lagi pendanaan infrastruktur panas bumi yang juga dikelola PT SMI sebesar Rp3,7 triliun yang berasal dari dana APBN dan hibah Bank Dunia.
"Dibandingkan dengan energi terbarukan lainnya, dukungan panas bumi jauh lebih besar," katanya.
Selain itu, yang tidak kalah penting ada pemain besar dan konsisten yang mengembangkan panas bumi di tanah air.
