WahanaNews.co, Jakarta - Indonesia berharap memperkuat kerja sama ekonomi industri dengan Jepang melalui forum-forum internasional dan perjanjian strategis.
Dalam rangka membahas program-program kerja sama antara kedua negara, Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan pertemuan bilateral dengan Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hayashi Yoshimasa di Tokyo, Jumat (21/6/2024).
Baca Juga:
Arnod Sihite Mendukung Indonesia Bergabung dengan OECD, Perkuat Industri Semikonduktor
“Kami mengharapkan dukungan Kepala Sekretaris Kabinet dalam kerja sama ekonomi industri kedua negara,” kata Agus, dalam siaran pers Kemenperin di Jakarta, Minggu (23/6/2024).
Hubungan kerja sama ekonomi Indonesia-Jepang terjalin melalui berbagai forum internasional dan perjanjian strategis, seperti Indo Pasific-Economic Framework for Presperity (IPEF), Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), dan ASEAN-Jepang Comprehensive Economic Partnership Agreement (AJCEPA).
Pada akhir 2023 lalu, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meresmikan pertemuan puncak Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang di Tokyo, menandai lima dekade kolaborasi yang berhasil menjaga stabilitas, perdamaian, dan pertumbuhan ekonomi di kawasan.
Baca Juga:
Pemerintah Terus Maksimalkan Proses Aksesi OECD
Pada pertemuan Menperin dengan Yoshimasa, keduanya menyambut baik selesainya perundingan substantif Protokol Perubahan Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), yang telah berjalan sejak 2019 dan mengharapkan implementasinya dapat dilakukan dalam waktu dekat.
Menperin juga menyampaikan apresiasinya atas kesiapan Jepang mendukung aksesi Indonesia ke dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang akan membuka peluang Indonesia untuk belajar dari pengalaman Jepang dalam sektor industri.
Saat ini Indonesia sedang melakukan proses aksesi dalam tahap penyusunan nota kesepahaman awal yang menguraikan bagaimana kebijakannya selaras dengan standar OECD. Nota kesepahaman ini tengah disusun melalui proses penilaian mandiri dan diharapkan akan rampung pada akhir tahun 2024.
