WahanaNews.co | Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian untuk menurunkan harga jagung pakan jadi Rp4.500 per kilogram dalam waktu satu minggu.
Arahan tersebut dikatakan Presiden untuk menekan gejolak di industri perunggasan, yang telah berlangsung selama tiga tahun terakhir.
Baca Juga:
60 Ribu Petani dan Peternak Se-Jawa Barat Elu-elukan Menhan dan Mentan
“Saya meminta harga jagung di tingkat peternak kembali normal menjadi Rp4.500 per kilogram dalam sepekan,” ujar Presiden saat bertemu para peternak yang terhimpun dalam beberapa asosiasi di Istana Negara, Jumat (17/9/2021).
Sementara Ketua Umum DPP Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia, Singgih Januratmoko menilai imbauan Presiden Joko Widodo kepada kementerian terkait merupakan angin segar bagi peternak mandiri. Pasalnya, menurut Singgih dalam tiga tahun terakhir, industri peternakan terus mengalami gejolak.
Mulai dari harga jagung yang mahal, yang membuat biaya pakan naik, bibit ayam (DOC) yang mahal, dan harga ayam yang anjlok membuat peternak merugi.
Baca Juga:
Gunakan Listrik PLN, Peternak Ayam Di Sulsel Hemat Biaya Operasional Hingga 70 Persen
Untuk itu pihaknya bersurat kepada Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian agar turut mengawal imbauan Presiden Jokowi, agar menurunkan harga jagung.
"Harga jagung di tingkat peternak mencapai Rp6.000 per kilogram. Akibatnya antara biaya produksi naik, sementara harga telur dan daging di pasar cenderung turun.
Presiden Jokowi juga menyetujui impor jagung untuk menstabilkan harga jagung yang mahal. Oleh karena itu pemerintah berencana untuk menggunakan skema Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP) sebesar 30.000 ton sampai dengan Desember 2021 untuk membantu peternak mandiri UMKM," terang Singgih.
Presiden Jokowi juga menyetujui adanya Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) sebagaimana beras, agar melambungnya harga jagung tidak berulang.
"Oleh karena itu kami memohon Kemenko Perekonomian mengawal imbauan Presiden Jokowi tersebut,” kata Singgih yang juga sebagai anggota DPR dari fraksi Golkar itu.
Selain itu DPP Pinsar juga meminta pemerintah untuk menyelamatkan para peternak ayam petelur dan pedaging. Dengan cara memasukkan ayam dan telur ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial.
Soal segmentasi pasar, kata Singgih, Presiden juga menyetujui agar terdapat segmentasi pasar untuk melindungi peternak rakyat.
Dengan cara, perusahaan konglomerasi menjual dalam bentuk ayam tanpa bulu. Produk harus dijual dalam bentuk ayam tanpa bulu, ayam beku atau produk makanan jadi. Dengan pembagian pasar tersebut menurut Singgih tidak terjadi yang kuat memangsa yang lemah.
"Selama ini, para peternak mandiri harus berhadapan langsung dengan ayam-ayam hidup dari konglomerasi. Tentu, mereka bisa memenangi persaingan karena produksi yang efisien. Sementara peternak mandiri, memiliki ketergantungan pakan dan DOC yang tinggi terhadap integrator, akhirnya tidak bisa berproduksi secara efisien. Integrator dari penjualan DOC dan pakan kepada peternak sudah memiliki laba, jadi meskipun harga ayam atau telur di pasar rendah mereka tidak rugi. Sementara peternak mandiri, begitu harga ayam jatuh mereka bangkrut,” pungkas Singgih. [rin]
