WahanaNews.co | Sekjen MPN Pemuda Pancasila, Arif Rahman, menyetujui pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengindikasikan dalam mengurus BUMN, profesionalitas saja tidak cukup untuk bisa mengangkat kinerja BUMN.
Diketahui, di hadapan Menteri BUMN Erick Thohir dan sejumlah direksi BUMN, Presiden Jokowi menyentil kinerja BUMN yang masih jauh dari harapan. Di sini, Jokowi menekankan perlunya nilai-nilai dasar atas core value dalam pengelolaan BUMN.
Baca Juga:
Ridwan Kamil Sampaikan Terima Kasih atas Dukungan Pemuda Pancasila di Pilkada DKI Jakarta
Arif menilai, kinerja BUMN pada hakikatnya merupakan output dari nilai-nilai yang diamalkan dan dipahami oleh sumber daya manusianya, terutama Direksi sebagai pengurus.
Arif mengingatkan, sebenarnya core value untuk BUMN sudah diluncurkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada tahun lalu berbarengan dengan peluncuran logo baru kementerian.
Erick memperkenalkan core value berakronim AKHLAK. Amanah, Kompeten, Harmonis, Kolaboratif, Adaptif, Loyal.
Baca Juga:
Sekretaris Pengurus Pusat BPPH Pemuda Pancasila Apresiasi Peluncuran Aplikasi Kita Pancasila: Terobosan Baru
Arif meyakini kalau core value AKHLAK ini bersumber dari core value bangsa ini, Pancasila.
“Kita sebagai bangsa dan negara telah menerima Pancasila sebagai ideologi, sebagai nilai dasar dalam berbangsa dan bernegara," ujar Arif di Jakarta, Sabtu (17/10/2021).
"Saya lihat Erick berusaha untuk menafsirkan nilai-nilai Pancasila ke dalam nilai perusahaan BUMN yang dia namakan AKHLAK,” tambah Arif.
Dia menilai, Direksi BUMN masih gagap dalam menjalankan transformasi nilai-nilai yang oleh Erick dijadikan crash program yang harus segera diaplikasikan secara top down.
"Transformasi tampilan memang mudah, rebranding sejumlah BUMN mengikuti perubahan logo dan core value telah dilakukan nyaris serentak. Namun, penanaman nilai ternyata hal yang berbeda," tegasnya.
Berangkat dari keresahan Presiden Jokowi itu, Arif berharap agar Erick tidak lagi malu-malu menggunakan idiom Pancasila sebagai dasar nilai AKHLAK yang saat ini masif dikampanyekannya.
Sebab, tanpa keterusterangan ini, AKHLAK akan sulit menjadi penyelamat BUMN sebagai aset negara. Karena, salah satu sebabnya adalah masih banyak insan BUMN yang belum sepenuhnya menerima, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
“Kalau ada Direksi BUMN korupsi, jelas dia bukan Pancasilais, kalau ada Direksi BUMN bekerja untuk kepentingan asing, jelas dia melawan ideologi Pancasila," ungkapnya.
"Itu contoh saja apa yang terjadi dengan BUMN saat ini, sehingga masih banyak yang kinerja jeblok. Karena tidak sepenuhnya bekerja untuk merah putih,” ucap Arif.
Karena itu, Arif menyarankan kepada Erick agar menegaskan core value BUMN adalah AKHLAK Pancasila. Ditambahkan dalam rangka mengejar crash program 2 tahun perbaikan BUMN yang menjadi tantangan presiden.
"BUMN harus mulai me-retool Direksi dan Komisaris BUMN yang tidak bisa comply dengan core value AKHLAK dan tidak memahami nilai nilai Pancasila," tuturnya.
Sebab, lanjutnya, kalau hanya mengejar profesionalitas saja, siapapun mampu jadi Direksi BUMN karena sudah ditunjang oleh SDM dan ekosistem yang memadai. Justru yang dibutuhkan sekarang adalah personel yang memiliki AKHLAK Pancasila yang mampu memimpin BUMN untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Pemimpin yang memiliki kesadaran kalau BUMN adalah aset bangsa yang harus dikelola dengan amanah dan kompetensi agar bisa bermanfaat untuk mewujudkan keadilan sosial,” katanya.
Kebutuhan mendesak saat ini adalah mencari individu yang secara paralel mampu memahami dan menjalankan core value AKHLAK dan sekaligus seorang Pancasilais untuk memimpin transformasi di BUMN.
“Saya kira cukup banyak anak bangsa yang memiliki kemampuan itu, hanya mungkin belum tertangkap radar," pungkas Arif. [rin]
