WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengungkapkan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah merupakan penghematan anggaran tertentu yang dinilai pemborosan dan tidak produktif.
“Kami melihat Presiden memangkas biaya-biaya yang memang tidak akan berdampak negatif terhadap economy growth. Contoh perjalanan dinas, komponen biaya ATK Pemerintah, dan lainnya,” ujar Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Selatan Hj. Shinta Laksmi Dewi, SE menjawab pertanyaan WahanaNews.co melalui pesan WhatsApp, Jumat (14/2/2025).
Baca Juga:
Anindya Novyan Bakrie Buka Peluang Kerjasama dengan Kongres Advokat Indonesia
Sementara untuk efisiensi anggaran infrastruktur yang bersifat shifting dari pendanaan pemerintah, kata Shinta, dialihkan investasi oleh private sector seperti pembangunan pelabuhan, airport dan lainnya.
Oleh karena itu, Shinta berharap pemerintah harus berhati-hati melaksanakan penghematan ini agar tidak berdampak negatif kepada rakyat.
“Kebijakan efisiensi tentu dengan berbagai pertimbangan agar ekonomi tetap bertumbuh melalui partisipasi masyarakat di kegiatan anggaran seperti makan bergizi gratis yang melibatkan petani lokal sebagai partner dalam ketahanan pangan,” kata Shinta yang menjadi salah satu narasumber dalam Seminar Nasional bertema Ekonomi Pancasila Prabowonomics dalam rangka Hari Pers Nasionalo (HPN) 2025 di Aria Barito Hotel Banjarmasin pada Sabtu (8/2).
Baca Juga:
Ketua Kadin Dukung Kalsel Gerbang Logistik Kalimantan
Sebagai pelaku usaha mitra pemerintah, menurut Shinta, tentu belanja anggaran yang hemat ini pasti berdampak.
Menurut dia, pengetatan ikat pinggang ini merupakan satu warning bahwa kita juga harus memutar strategi untuk tetap dapat bergerak secara efisien dan produktif, misalnya melalui pengambilan alternatif biaya produksi yang lebih efiesien dan tepat guna.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.