Capaian ini sudah menggambarkan kenaikan dibandingkan era sebelumnya meski masih jauh dari kebutuhan periode sekarang.
Sedangkan pada periode Kabinet Kerja, total capaian investasi infrastruktur sebesar Rp 2.896 triliun dengan komposisi Rp 2.400 triliun APBN dan Rp 495 triliun investasi swasta, yang menunjukkan bahwa kontribusi swasta pada masa itu jauh lebih kecil dibandingkan proyeksi kebutuhan saat ini.
Baca Juga:
Sekolah Rakyat Terintegrasi Tahap II di Medan Rampung, Siap Digunakan untuk MPLS Tahun Ajaran 2026/2027
Rachmat menegaskan bahwa pihaknya harus mencari terobosan pembiayaan karena beban kebutuhan pendanaan yang tidak mungkin sepenuhnya disokong oleh APBN.
“Ini adalah PR kita yang tentunya sangat-sangat berat dan perlu kita cari cara-cara baru untuk pembiayaan infrastruktur kita karena sudah jelas tidak bisa hanya mengandalkan APBN,” katanya.
Ia menambahkan bahwa proyeksi kebutuhan investasi tersebut dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar mencapai target 8 persen, sebuah ambisi yang memerlukan dukungan pendanaan masif dan terstruktur dari berbagai sumber.
Baca Juga:
Gebrakan Nyata Pemkab Taput, Kunker di Pangaribuan, JTP Hutabarat Salurkan Bantuan Masif dan Pastikan Perbaikan Infrastruktur
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
