WahanaNews.co, Gorontalo - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menekankan pentingnya kolaborasi dari Pemerintah Daerah (Pemda), serta berbagai stakeholder dalam mewujudkan UMKM berdaya saing terutama dalam mengakselerasi UMKM mengembangkan usahanya serta mendorong transformasi usaha mikro agar lebih adaptif dan kompetitif.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengatakan, pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM (KUMKM) harus dilakukan secara utuh-terintegrasi hulu-hilirnya dengan membangun ekosistem usaha yang kuat bagi KUMKM.
Baca Juga:
Deputi Kemenkop UKM: Koperasi Berperan Penting Tingkatkan Kapasitas UMKM dan Taraf Hidup
“Upaya tersebut, telah didorong dalam arah kebijakan dan strategi untuk transformasi KUMKM yang ditetapkan dalam Rencana Strategis KemenKopUKM,” katanya dalam acara bertajuk ‘Kolaborasi untuk Akselerasi Transformasi Usaha Mikro’ di Gorontalo, Jumat (5/7/2024).
Rencana strategis itu mencakup transformasi formal UMKM, transformasi digital UMKM, transformasi UMKM ke dalam rantai pasok/rantai nilai, koperasi modern sebagai bentuk penguatan kelembagaan UMKM, dan pertumbuhan wirausaha produktif.
Strategi transformasi diwujudkan dalam bentuk program/kegiatan strategis yang disinergikan pelaksanaannya bersama K/L dan Pemda serta stakeholder terkait. “KemenKopUKM tidak dapat berjalan sendiri, karena itu sinkronisasi program dan kolaborasi antara pemerintah Pusat-Daerah, dan dengan stakeholder sangat diperlukan,” katanya.
Baca Juga:
Kemenkop UKM Terus Dukung UMKM di Tengah Penurunan Daya Beli Masyarakat
SesKemenKopUKM menyebut, ekonomi Indonesia triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 tumbuh sebesar 5,11 persen (yoy). Dari sisi produksi, permintaan domestik yang cukup kuat didukung oleh peningkatan industri pengolahan makanan dan minuman, ini tumbuh sebesar 5,9 persen diikuti dengan sektor perdagangan yang juga tumbuh sebesar 4,6 persen (y-o-y).
“Tentu kontribusi pertumbuhan ekonomi ini tidak terlepas dari peran KUMKM. Lebih dari 64 juta unit UMKM di berbagai daerah menjadi andalan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Arif.
Selanjutnya, Program Prioritas KemenKopUKM mencakup, pendataan lengkap KUMKM untuk memperkuat basis data tunggal yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan/stakeholder. “Tahun ini kami targetkan akan ada lagi penambahan 4 juta data UMKM,” ujar SesKemenKopUKM.