WahanaNews.co, Jakarta -Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendorong pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah agar membentuk Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) sebagai upaya menghadirkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang tangguh dan berkelanjutan.
Staf Ahli Menteri Manajemen Krisis Kemenparekraf Fadjar Hutomo dalam "The Weekly Brief With Nia Niscaya" di Jakarta, Selasa (16/4/2024), mengatakan pariwisata adalah sektor yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada.
Baca Juga:
Harmoni Budaya dan Alam: Seba Baduy Perkuat Wajah Pariwisata Nasional
"Kami terus mendorong pembentukan MKK di daerah yakni forum yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait," kata Fadjar Hutomo.
Keberadaan forum ini sangat penting karena pariwisata merupakan sektor yang sangat rentan terhadap krisis baik yang disebabkan bencana alam maupun nonalam. Sehingga gerak cepat dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk dapat membantu mencegah atau mengurangi dampak negatif ketika terjadi krisis.
Seperti saat momen libur lebaran. Meski pergerakan wisatawan khususnya wisatawan nusantara sangat tinggi, namun berdasarkan pantauan Kemenparekraf di tiga provinsi di Pulau Jawa yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, masih ada hal-hal yang kurang mampu memberikan jaminan kenyamanan bagi wisatawan.
Baca Juga:
Kemenparekraf Perkuat Peran Perempuan di Ekonomi Digital Lewat Creators Lab
Kemenparekraf mengidentifikasi permasalahan di destinasi wisata umumnya berupa persoalan parkir dan retribusi yang belum terkelola dengan baik, akses jalan yang kecil dan rusak, serta persoalan sampah yang tidak terkelola dengan baik saat terjadi lonjakan pengunjung.
"Dari perspektif Kemenparekraf aspek aman, selamat, nyaman, dan menyenangkan itu sangat penting," kata Fadjar.
Terkait pemantauan di tiga provinsi di Pulau Jawa selama libur lebaran tahun ini, Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf, Florida Pardosi, mengatakan pemantauan juga dilakukan melalui koordinasi langsung dengan kepala dinas pariwisata dari masing-masing provinsi.
