WahanaNews.co, Jakarta -
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mencermati dinamika geopolitik global, khususnya ketegangan di kawasan Selat Hormuz yang berpotensi mengganggu rantai pasok bahan baku petrokimia dan subsektor industri plastik dalam negeri.
Sebagai langkah antisipatif, Kemenperin telah mempertemukan pelaku industri dari sektor hulu petrokimia, industri antara, industri hilir, hingga industri daur ulang plastik. Pertemuan tersebut membahas kondisi terkini sekaligus merumuskan langkah mitigasi bersama guna menjaga stabilitas pasokan.
Baca Juga:
IKM Naik Kelas, Produk Dalam Negeri Masuk Rantai Pasok Perlengkapan Haji 2026
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, hasil pertemuan menunjukkan adanya optimisme dari pelaku industri terkait ketersediaan stok plastik nasional.
“Dari hasil pertemuan, kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garis bawahi kata ‘seharusnya’, karena pemerintah tetap akan terus memantau perkembangan situasi global secara cermat,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/4).
Selain itu, pelaku industri juga menyatakan komitmennya untuk menjaga kesinambungan suplai plastik, terutama bagi industri kecil agar tetap mampu bersaing di pasar.
Namun demikian, Kemenperin mengakui bahwa gejolak geopolitik di Selat Hormuz telah memicu distorsi harga produk plastik di dalam negeri.
Baca Juga:
Kemenperin Perkuat Daya Saing Industri Tekstil Melalui Pameran Indo Intertex – Inatex 2026
Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya biaya logistik dan pengiriman, termasuk penerapan surcharge premium serta terganggunya waktu distribusi bahan baku impor.
“Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari, saat ini dapat meningkat hingga 50 hari. Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi,” kata Agus.
Lebih lanjut, ia menilai situasi ini menjadi pelajaran penting untuk memperkuat kemandirian industri petrokimia nasional, terutama dalam penyediaan bahan baku domestik.
“Peristiwa ini semakin menegaskan pentingnya membangun industri petrokimia nasional yang kuat dan mandiri, agar ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat terus dikurangi,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, para investor juga menyampaikan harapan agar subsektor petrokimia semakin menarik bagi investasi baru. Salah satu faktor yang dinilai penting adalah penguatan perlindungan pasar domestik dari produk impor.
Pemerintah, lanjut Agus, akan terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan bahan baku nasional dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan sektor energi dan industri.
Selain itu, muncul pula opsi pengembangan bahan baku substitusi nafta dari sumber domestik seperti crude palm oil (CPO). Meski secara ekonomi masih menghadapi tantangan, opsi ini dinilai layak untuk terus dikaji sebagai bagian dari diversifikasi bahan baku.
“Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional yang bisa menjadi alternatif bahan baku industri petrokimia, termasuk CPO, meskipun tantangan keekonomiannya masih perlu dihitung secara matang,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Agus menekankan bahwa persaingan global dalam memperoleh bahan baku petrokimia diperkirakan akan semakin ketat di tengah situasi geopolitik saat ini.
“Kemenperin akan terus hadir bersama pelaku industri dalam menjaga ketahanan sektor manufaktur nasional menghadapi dinamika global,” pungkasnya.
[Redaktur: Jupriadi]
