WahanaNews.co | H Syahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian mengajak semua pihak bergandengan tangan dan bersinergi menjaga ketahanan pangan menghadapi kontraksi ekonomi global.
"Keterlibatan semua pihak, TNI, pejabat di Sulawesi, Maluku, dan Papua seperti saat ini semua pihak hadir untuk memberikan komitmen bersama," kata Syahrul pada kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Maccini Sombala of Indonesia (MOI), Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (24/10/22).
Baca Juga:
Staf Ahli Kaltara Hadiri Panen dan Tanam Cabai untuk Pengendalian Inflasi 2024
Dia mengatakan, persoalan penanganan pangan tergantung pada semua pihak. Kementan akan membantu memfasilitasi bersama pihak terkait.
Dengan demikian, lanjut dia, gubernur dan bupati harus bersinergi menghadapi kontraksi global itu, apalagi Indonesia masuk sebagai salah satu negara dengan inflasi yang masih cukup terjaga di tingkat dunia.
"Kita memiliki potensi alam, tinggal semua pihak harus bersinergi menekan inflasi. Jika pangan terganggu, akan terjadi inflasi, khususnya komoditas pertanian, termasuk beras," ujarnya.
Baca Juga:
Pj Gubernur Kalbar Peringatkan Ancaman Alih Fungsi Lahan Pertanian
Syahrul mengatakan, berdasarkan data Organisasi Pangan Dunia (FAO), di dunia yang paling bagus stok pangannya adalah Indonesia.
"Itu bukan kata saya lho, tapi FAO. Beras yang kita miliki saat ini cukup hingga Desember 2022," kata mantan Gubernur Sulsel ini.
Berkaitan dengan persediaan pangan, khususnya beras, dia mengatakan, rantai pasoknya harus dibicarakan bersama.
Bahkan untuk ketahanan pangan ini, lanjut dia, perintah dari Presiden RI untuk menguatkan ketahanan pangan diperbolehkan menggunakan dana tak terduga yang dikelola pemerintah daerah.
Hal itu menyikapi kondisi di lapangan, sejumlah barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan sebagai imbas dari kenaikan biaya transportasi, baik yang berada di wilayah daratan maupun kepulauan.
Selain Mentan yang hadir pada kegiatan GNPIP di Makassar, turut hadir Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P Joewono, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara, Pangdam XIV/ Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso, dan perwakilan Kepala Badan Pangan Nasional, dan Gubernur Sulawesi Selatan.[zbr]
