Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus menyampaikan, selama periode 2023–2025, Ombudsman mencatat terdapat 221 laporan terkait Kementerian PU, yang mayoritas terkait pembangunan infrastruktur, sumber daya air, permukiman, dan kepegawaian. Meski begitu, tingkat kepatuhan Kementerian PU dinilai sangat baik.
“Berdasarkan hasil penilaian Ombudsman tahun 2023, Kementerian PU masuk dalam zona hijau dengan tingkat kepatuhan sebesar 86,3%, meningkat menjadi 86,96% pada 2024. Kami berharap pada 2025, Kementerian PU bisa mencapai kategori tertinggi dalam kepatuhan pelayanan publik,” ujar Bobby.
Baca Juga:
Menteri Dody dan Gubernur Sulbar Bahas Dukungan Infrastruktur Irigasi
“Ombudsman sebagai pengawas eksternal pelayanan publik terus mendorong instansi untuk berkontribusi dalam transformasi sosial, ekonomi, dan pelayanan publik menuju Indonesia Maju 2045. Kami berharap MoU ini tidak hanya menjadi seremonial saja, tetapi juga menjadi trust building antara Ombudsman dan Kementerian PU untuk pelayanan publik yang lebih baik di segala lini,” pungkas Bobby. Demikian dilansir dari laman pugoid, Kamis (8/5).
[Redaktur: JP Sianturi]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
