WahanaNews.co | Di tengah berbagai proyeksi perlambatan kondisi perekonomian global, inflasi menjadi salah satu komponen perekonomian nasional yang mampu menunjukkan eksistensi yang terkendali dengan optimal.
Stabilisasi inflasi tersebut mampu dicapai berkat extra effort yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Bank Indonesia dalam Tim Pengendali Inflasi Pusat-Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPIP-TPID).
Baca Juga:
Luhut: Prabowo Tak Perlu Melawan Tarif Trump, Negosiasi Lebih Efektif
Tercatat, realisasi inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2022 sebesar 5,51% (yoy) atau lebih rendah dari consensus forecast 6,5% (yoy). Selanjutnya mengawali tahun 2023, inflasi IHK pada bulan Maret juga tercatat sebesar 4,97% (yoy) atau menurun dibandingkan bulan Februari yang sebesar 5,47% (yoy).
“Pemerintah bersama Bank Indonesia terus mendorong bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor rill yang fleksibel, responsif, serta akomodatif,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech dalam acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Jawa Tahun 2023 di Purwakarta, Rabu (4/04).
Bauran kebijakan tersebut salah satunya diimplementasikan Pemerintah dengan mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun untuk penguatan sektor pertanian dan penguatan cadangan pangan mulai dari pengembangan budidaya pertanian, penguatan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian, subsidi pupuk maupun bunga kredit, DAK fisik dan non fisik, serta dana desa ketahanan pangan.
Baca Juga:
Menko Airlangga Hartarto Sebut Perputaran Uang Lebaran Tahun 2025 Cenderung Moderat
Guna mendorong peningkatan produksi petani, Pemerintah juga telah memberikan dukungan akses pembiayaan khusus bagi petani melalui Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan) serta KUR Super Mikro.
Selain itu, perluasan inovasi teknologi dan digitalisasi pertanian juga dilakukan Pemerintah melalui perluasan adopsi teknologi (Internet Of Things) seperti smart irrigation dan smart farming.
“Kerja sama antardaerah di wilayah Jawa, termasuk Jawa Barat, menjadi penting. Dan tadi Gubernur BI mengatakan agar daerah juga mengatur transportasi dan subsidi transportasi dari daerah penghasil ke daerah penerima,” tegas Menko Airlangga.
