WahanaNews.co | Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya tengah melakukan perubahan radikal dalam sistem e-Katalog maupun pengadaan barang dan jasa (Bela Pengadaan).
Bela Pengadaan adalah aplikasi yang dikelola oleh LKPP melalui kerja sama dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau e-Marketplace.
Baca Juga:
Pemerintah Siap Luncurkan e-Katalog A6, Luhut Panjaitan Sebut Akan Kurangi Korupsi
Lebih lanjut Anas mengatakan pihaknya saat ini mempermudah syarat proses pendaftaran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masuk ke laman LKPP dengan hanya melalui dua proses dari sebelumnya delapan proses yang harus dipenuhi.
“Begitu pula dengan kepala daerah, sekarang e-Katalog lokal telah diberikan kewenangan dikelola oleh kepala daerah. Ini pun juga sama, dari sembilan proses (pencantuman barang dan jasa, red.), sekarang tinggal dua proses,” ujarnya dalam pembukaan kegiatan business matching tahap II di Gedung Smesco, Jakarta, Senin (11/4).
Perubahan lainnya yang dilakukan adalah memperbaiki sistem LKPP dengan bantuan perusahaan Telkom agar lebih kuat untuk beradaptasi mengakomodasi pengadaan barang dan jasa.
Baca Juga:
KPK Cegah Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor Keluar Negeri sebagai Tersangka
Per 10 April 2022, terdapat 259.828 jumlah produk yang masuk sistem e-Katalog. Jumlah tersebut terdiri atas katalog nasional sebesar 172.435 produk, katalog lokal 21.143 produk, dan katalog sektoral 66.249 produk.
Penyedia produk berasal dari 937 usaha kecil, 389 usaha menengah, 2.449 non-UKM, dan 860 dari kategori undefined.
“Pemerintah itu the biggest buyers. Sama dengan berburu di kebun binatang, tentu pasti dapet (produk yang dibutuhkan, red.),” ungkap Abdullah Azwar.
Dia juga menyatakan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang nantinya membolehkan pemerintah daerah (pemda) menggunakan kartu kredit untuk pembelanjaan produk sebagaimana pemerintah pusat.
Oleh karena itu, pemda tidak perlu lagi berhutang ke UMK untuk pembelian produk, tetapi bisa langsung dibayarkan menggunakan kartu kredit.
Bahkan, ucap dia, pemerintah melalui Menteri Keuangan sedang merancang kartu kredit desa yang akan memudahkan pembelian produk UMK dengan bunga nol persen.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengemukakan pihaknya berkomitmen meningkatkan anggaran belanja pembelian produk UMKM sebesar Rp 28 triliun atau 78 persen dari total anggaran Rp 35,3 triliun per tahun pada business matching tahap II di Jakarta.
Hal ini sebagai upaya melampaui hasil capaian nilai komitmen belanja produk dalam negeri pada business matching tahap I di Bali sebesar Rp 11,7 triliun atau 33 persen dari total anggaran, padahal Presiden Joko Widodo meminta setiap kementerian/lembaga menyerap 40 persen.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengutarakan pihaknya telah menganggarkan 82 persen pembelian produk dalam negeri atau melampaui target 70 persen yang telah ditetapkan pihaknya.
“Jika kita betul (sudah ada transaksi di LKPP, red.) Rp539 triliun, ini akan menambah melihat geliat ekonomi kita, kebangkitan ekonomi kita dua persen dan dua juta lapangan kerja baru,” katanya.
Kali ini, kegiatan business matching berlangsung dari 11-23 April 2022 yang akan dilanjutkan pada puncak acara di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada 22-23 April 2022.
Rangkaian showcase dan business matching tahap II memamerkan produk alat kesehatan, wellness, K3 (Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan), alat berat, manufaktur, pertanian, teknologi informasi, komunikasi, digital, dan produk dari 17 sub sektor produk industri kreatif. [qnt]
