WahanaNews.co | Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi siap-siap menarik subsidi tarif KRL untuk orang kaya. Dengan begitu, orang kaya akan membayar lebih mahal jika menggunakan KRL.
Merespons hal tersebut Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno mengatakan, rencana Menteri Perhubungan tersebut cenderung mengada-ada.
Baca Juga:
Nyaris Tergilas Kereta, Ini Detik-detik Wanita Terjatuh ke Area KRL Stasiun Manggarai
"Jika dalam satu layanan kelas yang sama, namun konsumen harus membayar berbeda. Tentu kebijakan tidak implementatif dan cenderung mengada-ada," kata Agus, Rabu 28 Desember 2022.
Agus menuturkan, jika ingin dianggap berhasil soal konsumen angkutan umum. Seharusnya membuat kelompok menengah atas meninggalkan kendaraan pribadi, dan beralih ke transportasi umum.
"Jadi pemisahan tarif layanan kelas yang sama dengan dasar perbedaan mampu atau tidak mampu patut ditolak," tegasnya.
Baca Juga:
Viral Turis AS Takjub Lihat KRL Jakarta, Singgung Stasiun New York yang Jorok
Agus menjelaskan, selain diskriminatif terkait perbedaan tarif KRL antara konsumen yang mampu dan tidak mampu. Dia mempertanyakan terkait basis data apa yang dipakai dalam menentukan kategori konsumen mampu dan tidak mampu.
"Potensi terjadinya gesekan bahkan chaos di lapangan akan sangat besar antara petugas dan konsumen," jelasnya.
Agus menyarankan, solusi alternatif pilihan kebijakan untuk merespons meningkatnya biaya operasional PT KCI, yaitu pemerintah menambah Public Services Obligation (PSO). Kemudian menaikkan tarif KRL, KCI mengoptimalisasi pendapatan non operasional atau penjualan tiket hingga optimalisasi aset properti.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Pemerintah tidak akan jadi menaikkan tarif KRL pada 2023.
"Tapi nanti pakai kartu, jadi yang sudah berdasi memang kemampuan finansialnya tinggi musti bayar lain. Avarage sampai 2023 kita rencanakan nggak naik," kata Budi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun, Selasa 27 Desember 2022. [eta]
