WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan melakukan patroli pada bulan depan ke sejumlah kementerian yang mengalokasikan anggaran jumbo namun belanjanya lambat.
"Bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar, yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat," kata Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Baca Juga:
Rp200 Triliun Ditempatkan di Bank BUMN, Didik Rachbini: Langgar Konstitusi dan 3 UU
Purbaya mengatakan, saat patroli itu ia akan meninjau alasan penyerapan anggaran belanja di kementerian itu lambat, dan memastikan akan membantu percepatan.
Namun, bila sampai Oktober tak kunjung mampu membelanjakan anggaran secara cepat sesuai program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ia memastikan akan merealokasikan anggarannya.
"Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober, kalau mereka berpikir kita enggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya, kita sebarkan ke program-program yang langsung siap dan bertanggung jawab ke rakyat. Saya enggak mau uang nganggur," tegas Prabowo.
Baca Juga:
Prabowo Selamatkan Rp300 Triliun APBN, Anggaran Dialihkan ke Program Produktif untuk Rakyat
Bila mengacu pada Buku II Nota Keuangan APBN 2025, Kemhan kembali menjadi penerima anggaran terbesar, dengan pagu mencapai Rp166,26 triliun, meski sebenarnya mengalami penurunan 5,05% dibanding outlook 2024 yang sempat menyentuh Rp175,11 triliun.
Tepat di belakangnya, Polri mengukuhkan posisi sebagai institusi sipil dengan anggaran terbesar, yakni Rp126,62 triliun, naik tipis 2,5% dibanding outlook 2024 sebesar Rp123,56 triliun. Dana jumbo ini dialokasikan untuk memperkuat fungsi kepolisian di era digital-dari keamanan siber, pemberantasan narkoba lintas negara, hingga peningkatan fasilitas pelayanan publik seperti SPKT dan rumah dinas untuk wilayah-wilayah rawan kriminalitas.
Menariknya, Kementerian Kesehatan melonjak ke peringkat tiga, dengan pagu anggaran Rp105,65 triliun naik signifikan dari outlook 2024 yang berada di kisaran Rp93,25 triliun. Kenaikan ini menandai pergeseran fokus pascapandemi menuju reformasi sistem layanan kesehatan primer dan pencegahan stunting.
