WahanaNews.co | Mewakili Pemerintah Republik Indonesia di konferensi "Integrity and Compliance Task Force B20: Fostering Agility to Combat Money Laundering and Economic Crimes", Menteri Keuangan Sri Mulyani tegaskan komitmen Indonesia dalam memerangi tindak kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang.
"Sebagai anggota Komite AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism), Kementerian Keuangan terus meningkatkan kualitas pencegahan pencucian uang atau yang terkait dengan pembiayaan ilegal dan juga mendukung upaya sektor keuangan dalam membangun kredibilitas dan integritas pengelolaan perbendaharaan negara," kata Sri Mulyani dalam pidatonya pada konferensi yang digelar secara hybrid itu, Rabu (28/9/2022).
Baca Juga:
Indonesia Dorong Percepatan Aksesi OECD dan Integrasi Ekonomi ASEAN untuk Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan
B20 Integrity and Compliance Task Force merupakan bagian dari engagement group Presidensi G20 Indonesia.
Forum tersebut memberikan rekomendasi kebijakan yang bisa ditindaklanjuti untuk mengatasi pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.
B20 juga mendukung Indonesia untuk bergabung ke Financial Action Task Force (FATF), yang dianggap sebagai platform yang tepat untuk mengembangkan sistem keuangan dalam melawan kejahatan ekonomi.
Baca Juga:
Wamenkeu Suahasil Tekankan Peran Penting APBN sebagai Katalisator Perkembangan Perekonomian
Sri Mulyani dalam forum tersebut menyampaikan Kementerian Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun lalu menandatangani nota kesepahaman pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
"Nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan PPATK ini juga merupakan tanda dukungan penuh pemerintah terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme," kata Sri Mulyani.
Ruang lingkup kerja sama Kemenkeu dengan PPATK mencakup pertukaran data dan informasi.
