Terhadap isu Tata Kelola Data dan Informasi pada sistem INSW, masing-masing Kementerian/Lembaga terkait diharapkan dalam jangka pendek dapat membuat perjanjian atau MoU dengan Kementerian Keuangan untuk pertukaran aliran data elektronik, sehingga data yang disampaikan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kementerian/Lembaga untuk kebutuhan analisis.
Pembahasan kemudian berlanjut pada isu strategis lainnya yakni terkait Service Level Agreement (SLA) dan Business Continuity Plan (BCP). Penerapan SLA menjadi salah satu komponen penting dalam pelayanan publik karena akan mempengaruhi level of trust masyarakat. Penyempurnaan aspek legal untuk penegasan SLA dan BCP serta upaya percepatan integrasi SLA akan menjadi hal yang terus didorong.
Baca Juga:
Bertemu Prabowo, Delegasi FKI Sepakat Perkuat Kerja Sama dengan Indonesia
Selanjutnya, untuk menjaga kelancaran sistem INSW diperlukan narahubung yang bertanggung jawab pada masing-masing Kementerian/Lembaga. Dengan mempertimbangkan proses bisnis yang juga melibatkan Kementeria/Lembaga, narahubung tersebut juga diharapkan dapat berperan dalam diskusi terkait masalah sistem, peraturan baru, harmonisasi proses bisnis, hingga potensi integrasi lanjutan. Penetapan Unit Layanan Single Window di masing-masing Kementerian/Lembaga pada akhirnya juga menjadi isu strategis yang dibahas. Demikian dilansir dari laman ekongoid, Selasa (28/11).
[Redaktur: JP Sianturi]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
