WahanaNews.co, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya mewakili Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan membutuhkan kontribusi dari seluruh aktor ekonomi.
“Salah satu yang perlu didorong adalah bagaimana kaum perempuan ini menjadi aktor untuk mendorong dan menopang kemajuan ekonomi. Jadi kaum perempuan bukan penonton di negara sendiri. Pemerintah tentu akan terus mendorong perempuan menjadi aktor penting dalam pemberdayaan ekonomi, aktor penting dalam penanganan pangan, dan aktor penting dalam inklusi keuangan,” tegas Menko Airlangga dalam Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional I Perempuan Indonesia Maju (PIM) di Jakarta, Selasa (17/10).
Baca Juga:
Bertemu Prabowo, Delegasi FKI Sepakat Perkuat Kerja Sama dengan Indonesia
Dari segi pangan, Menko Airlangga juga mengatakan bahwa salah satu yang paling penting untuk didorong yakni gerakan memerangi food waste. “Ini real. Bagaimana food waste itu bisa dimanfaatkan dan kita bisa membuatnya efisien. Karena banyak saudara-saudara kita yang kekurangan pangan,” ujar Menko Airlangga.
Terkait akses terhadap layanan keuangan formal, Pemerintah telah menerbitkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang salah satu kelompok sasarannya yakni perempuan. Dengan dukungan dan kerjasama dari segenap pemangku kepentingan, akses keuangan inklusif di Indonesia mengalami peningkatan dari 67,8% pada 2016 saat SNKI diluncurkan, menjadi 85,1% pada tahun 2022.
Namun, tingginya tingkat inklusi keuangan di Indonesia belum diikuti dengan literasi keuangan masyarakat dimana saat ini baru mencapai 49,68%. Hal ini menandakan penggunaan produk serta layanan keuangan tidak diikuti dengan pemahaman yang memadai.
Baca Juga:
Diapresiasi dan Libatkan Seluruh Stakeholders di Amerika Serikat, Delegasi Indonesia Telah Sampai pada Fase Negosiasi Teknis
Kesenjangan atau gap antara inklusi dan literasi memiliki potensi risiko serius bagi masyarakat, terutama terkait ancaman terjebak pada kasus penipuan, investasi bodong, ataupun pinjaman online (pinjol) ilegal. “Jangan banyak tergiur. Lebih baik mendorong yang disediakan Pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat,” ujar Menko Airlangga. Demikian dilansir dari laman ekongoid, Rabu (18/10).
[Redaktur: JP Sianturi]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
