WahanaNews.co | Perluasan adopsi sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terus dilakukan pemerintah, baik dari sisi jumlah merchant maupun pengguna. Pemerataan penggunaan QRIS dilakukan di berbagai tempat, mulai dari pasar tradisional hingga ritel modern.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dalam acara peluncuran OVO dan Alfamart QRIS Customer Presented Mode (CPM) di Jakarta, hari ini, Senin (20/3).
Baca Juga:
Makin Digemari, Volume Transaksi QRIS Bank Muamalat Naik 148% pada Kuartal III-2024
“Pemerintah terus mendorong penggunaan QRIS di tengah masyarakat. Untuk itu, sejumlah kemudahan dan insentif telah ditempuh, misalnya peningkatan limit transaksi QRIS dari semula Rp5 juta menjadi Rp10 juta per transaksi. Di samping itu, pengembangan fitur QRIS juga terus dilakukan dengan bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan industri,” ujar Wamendag.
Berkat kerja keras dan sinergi dari berbagai pihak serta berbagai inovasi kebijakan tersebut, lanjut Wamendag, target 15 juta pengguna baru QRIS telah tercapai pada Oktober 2022. Saat ini, QRIS telah mencakup 22,5 juta merchant dan lebih dari 26,6 juta pengguna serta menjadi gerbang masuk ke dalam ekosistem digital bagi UMKM untuk mendukung inklusi ekonomi dan keuangan.
Dengan adanya QRIS, seluruh pelaku usaha atau penjual yang di tempat usahanya terpasang tanda QRIS dapat menerima pembayaran dari seluruh jenis dompet elektronik (electronic wallet/e-wallet) yang sudah terdaftar dalam QRIS.
Baca Juga:
Bank Kalsel dan Pemko Banjarmasin Modernisasi Transaksi Pasar Terapung dengan QRIS
Pelanggan pun juga akan lebih senang, selama tempat usaha tersebut memasang tanda QRIS, berarti pembayaran dengan e-wallet dapat dilakukan terlepas di mana tempat usaha tersebut berada di dalam wilayah Indonesia.
“Saat ini, e-wallet masih menjadi metode pembayaran utama dalam pembayaran digital. Meningkatnya akun virtual (virtual account) dan mobile/internet banking menunjukkan bahwa pembeli online menggunakan metode pembayaran yang lebih sering ditautkan langsung ke rekening bank mereka. Sebagai bukti, selama berlangsungnya Harbolnas 2022, e-wallet menjadi pilihan pembayaran yang paling sering digunakan,” terang Wamendag.
Wamendag menambahkan, dengan mempertimbangkan besarnya potensi ekonomi digital nasional, Presiden RI memberikan arahan untuk memanfaatkan potensi ekonomi digital, diantaranya melalui akselerasi transformasi digital pada sektor perdagangan secara inklusif dan berkelanjutan.
Untuk itu, Kementerian Perdagangan mendorong kolaborasi dalam membangun ekosistem e-commerce (niaga elektronik/niaga-el) melalui empat pilar, yaitu sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terbuka terhadap perubahan, inovatif, dan punya kemauan berkembang; lokapasar bersinergi dengan UMKM melalui serangkaian pelatihan oleh penyedia layanan lokapasar untuk UMKM; ritel modern berperan memberikan akses kemitraan agar jangkauan produk UMKM dapat semakin luas; dan lembaga pembiayaan atau perbankan memberikan akses pembiayaan bagi UMKM.
Wamendag menerangkan, menurut data Bank Indonesia, nilai transaksi niaga-el sepanjang 2022 sebesar Rp476,3 triliun, meningkat 18,7 persen dibanding tahun sebelumnya. Sektor niaga-el diperkirakan tumbuh secara konsisten sekitar 17–22 persen pada 2025, seiring dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring.
Nilai ekonomi layanan pembayaran digital pada 2022 mencapai USD 266 miliar atau tumbuh 13 persen dibandingkan 2021 dan diproyeksi akan tumbuh sebesar 17 persen di angka USD 421 miliar pada 2025.
“Kolaborasi, kerja sama dan adaptasi digital menjadi kata kunci dalam menghadapi tantangan perdagangan. Kami yakin melalui kolaborasi dengan semua pihak terkait dapat menciptakan ekosistem digital yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan memberikan efek positif bagi perekonomian Indonesia,” pungkas Wamendag. [jp/jup]
