WahanaNews.co, Kalbar - Menjadi salah satu pilar dalam strategi pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional, program keuangan inklusif bagi semua kelompok masyarakat terus digencarkan oleh Pemerintah.
Melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Pemerintah mewadahi sinergi kebijakan keuangan inklusif antar Pemerintah Pusat Dan Daerah untuk meningkatkan akses terhadap layanan keuangan formal secara merata dengan menyelenggarakan Workshop Keuangan Inklusif dengan tema Program Karya Ekonomi Komunitas Kalimantan Barat di Kabupaten Landak dan Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada tanggal 22 dan 24 Agustus 2023.
Baca Juga:
TPIP-TPID Wilayah Jawa Perkuat Sinergi Tingkatkan Produktivitas Pertanian di Tengah Risiko Anomali Cuaca dan Alih Fungsi Lahan
Kegiatan workshop diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat terutama untuk daerah dengan wilayah dan kondisi geografis yang sulit di jangkau seperti masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).
“Workshop Keuangan Inklusif menjadi bagian dari upaya peningkatan inklusi keuangan dengan fokus sasaran UMK (Usaha Mikro Kecil) serta pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komunitas. Salah satu yang disasar Sekretariat DNKI adalah komunitas Koperasi-Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Credit Union (CU) yang ada di Kalimantan Barat,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Harian DNKI yang hadir secara virtual dalam kegiatan tersebut.
Workshop Keuangan Inklusif di Kalimantan Barat merupakan salah satu program yang digagas bersama antara Kemenko Perekonomian, Keuskupan Agung Pontianak dan segenap stakeholders terkait yang menyasar berbagai komunitas binaan Keuskupan Agung Pontianak, Binaan Bank BRI, Bank BNI Bank Mandiri serta Binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkot Singkawang.
Baca Juga:
Rampungkan PSN Infrastruktur Kelistrikan Sesuai Target, PLN Terima Penghargaan dari Kemenko Perekonomian
Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian Erdiriyo menyampaikan bahwa workshop tersebut juga bertujuan untuk memberikan edukasi kepada peserta terkait literasi dan inklusi keuangan, peluang akses permodalan dan pembiayaan salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta penjaminan melalui lembaga keuangan formal dan juga peluang kemitraan antara usaha mikro dan kecil dengan stakehoders keuangan inklusif.
Dalam workshop di Kabupaten Landak, Pj. Bupati Landak yang diwakilkan oleh Sekda Kabupaten Landak Vincensius menyampaikan kegiatan ini menjadi momen yang tepat bagi pelaku UMKM Kabupaten Landak memperluas kemitraannya melalui pinjaman KUR serta pengembangan e-commerce untuk peluang usaha yang lebih luas.
Sedangkan dalam workshop di Kabupaten Bengkayang, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis dalam sambutannya menyampaikan tantangan dalam mewujudkan inklusi keuangan terutama daerah pedesaan dan 3T, dimana Kabupaten Bengkayang yang merupakan daerah perbatasan dengan Malaysia, yaitu berupa akses teknologi dan koneksi internet yang terbatas, serta masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya literasi dan inklusi keuangan.
Akses kepada produk dan layanan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun dan fasilitas pembayaran akan sangat membantu khususnya bagi kelompok marjinal dan berpendapatan rendah.
Setiap desa diharapkan memiliki agen laku pandai di setiap desa (one agent one village). Peran lembaga keuangan seperti perbankan dan CU diharapkan mampu menjangkau pelosok pedesaan dan mampu mengedukasi serta memajukan perekonomian pedesaan.
“Semoga kegiatan ini dapat meningkatan inklusi dan literasi keuangan hingga ekonomi masyarakat, serta memberikan manfaat dan dampak berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat, terutama dalam upaya untuk membangkitkan perekonomian dan dapat mencapai pertumbuhan keuangan inklusif sebesar 90% di tahun 2024,” pungkas Menko Airlangga. Demikian dilansir dari laman ekongoid, Rabu (30/8).
[Redaktur: JP Sianturi]
