WahanaNews.co | Presiden Joko Widodo mengarahkan untuk mempertebal perlindungan sosial dalam menghadapi gejolak geopolitik Rusia-Ukraina yang berimbas pada kenaikan harga komoditas dan inflasi.
Salah satunya adalah dengan program baru yang diarahkan bapak Presiden yaitu bantuan subsidi upah.
Baca Juga:
Kontroversi Calon Ketum Golkar: Agung Laksono Tegaskan Bahlil Bukan 'Titipan Istana'
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya usai rapat Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Program bantuan subsidi upah ini ditujukan untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta dengan besarnya Rp1 juta per penerima. Sasarannya adalah sebanyak 8,8 juta pekerja dengan total kebutuhan anggaran Rp8,8 triliun.
"Jadi, pemerintah memberikan subsidi langsung, yang kemarin terkait dengan kartu sembako 18,8 juta penerima plus PKH tambahan 2 juta dan juga tambahan bantuan minyak goreng yang besarnya 300 ribu untuk 3 bulan atau 100 ribu per bulan diberikan dalam 3 bulan. Diharapkan di bulan Ramadhan ini bisa diberikan," kata Airlangga.
Baca Juga:
soal Isu Disepakati Jadi Plt Ketum Golkar, Agus Gumiwang Buka Suara
Selain itu, program BLT dana desa terus dilanjutkan, dan ada usulan Banpres untuk usaha mikro yang nanti akan juga diagendakan besarannya Rp600 ribu per penerima.
Ini sama dengan PKLWT dan sasarannya 12 juta penerima. Tak hanya itu, Jokowi juga mempersiapkan subsidi bagi para petani merespons kenaikan harga pupuk.
"Bapak Presiden juga meminta perhatian untuk kenaikan harga pupuk karena pupuk juga naik, dan dilihat dari penggunaan dalam negeri ada yang subsidi dan non-subsidi. Tentu akan ada pembatasan terkait komoditas, prioritasnya adalah padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu, kakao, dan tentu pupuk yang disubsidi mulai dibatasi adalah urea dan NPK," jelas Airlangga. [bay]
