WAHANANEWS.CO, Jakarta - Langkah besar dilakukan pemerintah dalam memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan telah menyiapkan anggaran jumbo senilai Rp20 triliun untuk menuntaskan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sebagai wujud nyata janji Presiden kepada masyarakat.
“Tadi minta dianggarkan Rp20 triliun, sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan,” kata Purbaya usai rapat dengan jajaran BPJS Kesehatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Baca Juga:
23 Juta Peserta Menunggak, BPJS Kesehatan Tumpuk Utang Rp10 Triliun
Meski anggaran besar sudah disiapkan, Purbaya mengingatkan pentingnya perbaikan tata kelola agar kebocoran dana tidak terus terjadi. Ia menilai, sistem di BPJS Kesehatan perlu dibenahi secara menyeluruh, mulai dari pengawasan anggaran hingga pembaruan regulasi yang sudah tidak relevan.
Salah satu contoh yang disorotnya adalah aturan dari Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit memiliki 10 persen ventilator. Menurutnya, kebijakan tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini karena pandemi COVID-19 telah berlalu.
“Akhirnya karena mereka (rumah sakit) sudah beli, setiap pasien diarahkan ke alat itu, sehingga tagihan ke BPJS-nya besar. Jadi saya meminta mereka mengakses alat mana yang harus dibeli dan nggak harus dibeli,” ujar Purbaya menjelaskan.
Baca Juga:
DPR Sambut Baik Rencana Pemerintah Hapus Tunggakan 23 Juta Peserta BPJS Kesehatan
Ia menegaskan, evaluasi regulasi tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan para ahli di bidang kesehatan agar perubahan kebijakan tetap mendukung kualitas layanan publik.
Selain memperbaiki kebijakan, Purbaya juga menekankan pentingnya optimalisasi sistem teknologi informasi (IT) di BPJS Kesehatan. Ia mengungkap, lembaga itu memiliki sekitar 200 pegawai di bidang IT yang bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi sistem klaim.
“Itu sudah (seperti) perusahaan komputer sendiri, gede banget. Ya sudah, saya bilang bikin lebih optimal dengan cara mengintegrasikan seluruh IT mereka seluruh Indonesia dan pakai AI (akal imitasi),” tambahnya.
Menurut Purbaya, penerapan kecerdasan buatan dapat membantu mendeteksi potensi masalah layanan kesehatan, termasuk proses klaim yang bermasalah, sehingga bisa diselesaikan lebih cepat dan efisien.
“Itu patut diinvestigasi. Yang begitu akan diselesaikan dengan cepat. Jadi, saya harapkan sih enam bulan ke depan itu (IT) sudah bekerja. Mereka bilang bisa. Kalau bisa sih harusnya BPJS kita merupakan IT di sistem rumah sakit yang terbesar dan terbaik di dunia,” jelasnya.
Purbaya memastikan pemerintah tidak akan memberikan sanksi jika BPJS Kesehatan belum mampu memenuhi mandat dalam waktu dekat, namun ia berharap lembaga tersebut serius mempercepat pembenahan sistem dan pelayanan.
“Saya lihat orang-orang yang nggak mampu bisa melakukan operasi yang mahal, saya sampai kaget dengarnya. Tapi kalau bagus, ya kita jalani, kenapa nggak,” ujarnya menutup pernyataan.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
