WahanaNews.co | PLN menjajaki peluang kerja sama dengan lembaga keuangan internasional untuk mendukung penghentian operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mencapai 6,7 gigawatt (GW) hingga 2040.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan untuk memensiunkan PLTU, PLN tidak bisa berjalan sendiri.
Baca Juga:
Maraknya Penyalahgunaan Arus untuk 'Strum' Manusia, ALPERKLINAS Desak PLN Perketat Pengawasan
Menurutnya, mekanisme pensiun dini pada PLTU batu bara akan dilaksanakan secara bertahap baik secara natural maupun pemensiunan lebih cepat (early retirement) dan menggantinya dengan energi baru terbarukan (EBT).
“Kami terus berproses dengan mitra dan lembaga investasi global. Kami tidak akan melanjutkan operasional PLTU yang sudah usang,” ujarnya dalam keterangan kepada media, Rabu (19/10/2022).
Ia menambahkan, dari total 6,7 GW yang bakal terminasi pada 2040, terbagi atas 3,2 GW pembangkit yang berhenti beroperasi secara natural, sementara 3,5 GW menggunakan skema early retirement.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Soroti Ancaman 'Power Wheeling' dalam RUU EBET Prolegnas 2025
Selain early retirement, PLN akan mencapai NZE di 2060 dengan mengoperasikan PLTU dengan carbon capture, utilization, and storage (CCUS) sebesar 19 GW.
Inisiatif lainnya seperti biomass cofiring di beberapa PLTU juga akan dilakukan untuk mencegah emisi di masa mendatang
“Kita juga lakukan pendekatan menggunakan teknologi, misalnya melalui co-firing,” ujarnya.
Saat ini, PLN telah melakukan co-firing biomassa di 33 PLTU, Selain itu, PLN juga melaksanakan studi bersama dengan Mitsubishi Power dan IHI untuk co-firing Ammonia, dan berkolaborasi dengan ITB untuk cofiring Hydrogen di Pesanggaran, Bali
Darmawan menambahkan, mengembangkan co-firing tidak hanya bicara soal subtitusi batu bara, tetapi soal mendorong ekonomi kerakyatan.
Pasalnya, biomassa yang digunakan sebagai co-firing menggunakan sumber daya yang berasal dari sekitar pembangkit.
“Kalau kita bicara co-firing, kita juga bicara ekonomi ke masyarakat, adding value, dan mengentaskan kemiskinan,” pungkasnya.
Sebelumnya, PLN juga telah menjalin kerja sama Asia Development Bank (ADB) melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM). Salah satu proyek transisi energi yang digarap oleh pemerintah Indonesia dengan skema ETM ini adalah early retirement PLTU.
Untuk bisa memensiunkan PLTU, PLN tentu butuh dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, ETM hadir sebagai salah satu strategi pembiayaan untuk memensiunkan PLTU lebih awal.
Melalui gerak aktif PLN dan ADB serta dukungan pemerintah Indonesia, isu soal transisi energi bisa menjamur di masyarakat. [Tio]
