WAHANANEWS.CO, Jakarta - MARTABAT Prabowo-Gibran menyambut positif target Presiden Prabowo Subianto memangkas jumlah badan usaha milik negara dari lebih dari 1.000 perusahaan menjadi sekitar 250 perusahaan sebagai langkah besar membangun BUMN yang efisien, transparan, dan benar-benar bekerja untuk rakyat.
"Langkah Presiden Prabowo ini adalah keberanian politik yang sangat penting, karena negara tidak boleh terus membiayai struktur perusahaan yang gemuk, tidak produktif, dan tidak memberi manfaat langsung kepada rakyat," ujar Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, Minggu (28/6/2026).
Baca Juga:
Forum TKA di KEK Industropolis Batang, MARTABAT Prabowo-Gibran: Tenaga Kerja Lokal Harus Jadi Prioritas Investasi
Menurut Tohom, perampingan BUMN bukan hanya soal mengurangi jumlah perusahaan, tetapi juga menata ulang cara negara mengelola aset, modal, direksi, komisaris, dan sumber daya publik agar tidak habis untuk membayar beban organisasi.
"Ketika perusahaan negara tidak untung tetapi tetap membayar jajaran direksi dan komisaris dalam jumlah besar, maka yang terjadi adalah uang rakyat tersedot untuk overhead, bukan untuk pelayanan, pembangunan, riset, dan kesejahteraan," katanya.
Tohom menilai target memangkas BUMN menjadi sekitar 250 perusahaan merupakan arah reformasi korporasi negara yang sejalan dengan semangat Prabowo-Gibran untuk menghadirkan pemerintahan yang rasional, bersih, produktif, dan berpihak kepada kepentingan nasional.
Baca Juga:
Holding Logistik di Bawah Pos Indonesia, MARTABAT Prabowo-Gibran: Langkah Visioner untuk Perkuat Ekonomi Nasional
"BUMN harus menjadi mesin pembangunan, bukan menjadi tempat parkir jabatan, beban birokrasi, atau ruang pemborosan yang sulit dipertanggungjawabkan kepada rakyat," ucapnya.
Ia mengatakan penutupan lebih dari 200 BUMN dan rencana pengurangan hingga lebih dari 750 perusahaan menunjukkan pemerintah sedang bergerak dari pola lama yang gemuk menuju arsitektur BUMN yang lebih ramping, sehat, dan terukur.
"Ini bukan hanya restrukturisasi kelembagaan, tetapi perubahan budaya kerja bahwa setiap BUMN harus punya nilai tambah, punya laba, punya manfaat publik, dan punya akuntabilitas," ujar Tohom.
