WahanaNews.co, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Senin (17/11) di Gedung DPR RI, Jakarta. Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBN TA 2025 hingga November 2025 dan rencana program/ kegiatan pada TA 2026.
Menteri Dody memaparkan progress capaian anggaran Kementerian PU, termasuk peningkatan pagu efektif yang terjadi sejak pembahasan Juli hingga November 2025. “Pagu efektif DIPA Kementerian PU yang telah kami laporkan pada Raker dengan Komisi V DPR RI tanggal 3 September 2025 sebesar Rp86,6 T. Pagu tersebut kemudian mengalami penambahan pagu efektif sampai dengan saat ini sebesar Rp23,21 T, sehingga total menjadi Rp109,81 T. Penambahan tersebut berasal dari buka blokir efisiensi dan pengesahan belanja modal LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan," jelas Menteri Dody.
Baca Juga:
Kementerian PU Mulai Pembangunan Sekolah Rakyat di Sejumlah Wilayah
Selain evaluasi tahun berjalan, Menteri Dody juga menyampaikan arah kebijakan pembangunan infrastruktur Kementerian PU untuk tahun depan. “Untuk TA 2026, Kementerian PU memperoleh pagu anggaran sebesar Rp118,5 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan di seluruh Indonesia,”tegas Menteri Dody.
Pagu tersebut dialokasikan untuk berbagai sektor prioritas yang diamanahkan Presiden Prabowo Subianto, termasuk pembangunan jaringan irigasi, peningkatan konektivitas jalan nasional dan jalan daerah, penyediaan air minum dan sanitasi, pembangunan bangunan gedung pendidikan dan pelayanan masyarakat, serta percepatan infrastruktur berbasis masyarakat.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air guna pembangunan jaringan irigasi baru seluas 15.851 ha dan rehabilitasi 197.430 ha jaringan eksisting, serta lanjutan pembangunan 15 bendungan. Sementara Ditjen Bina Marga menargetkan pembangunan jalan baru sepanjang 191 km dan peningkatan kapasitas dan preservasi jalan sepanjang 1.392 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 1.734 meter, serta melaksanakan Inpres Jalan Daerah sepanjang 36,65 km untuk jalan dan 295,68 m untuk jembatan.
Baca Juga:
Menteri PU Tinjau Prototype SPPG di Banjar
Untuk Ditjen Cipta Karya menargetkan pembangunan dan peningkatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 918 liter per detik, perluasan layanan SPAM melalui 49.640 sambungan rumah, pembangunan sistem pengelolaan air limbah yang melayani 115.750 kepala keluarga, serta penyediaan fasilitas pengelolaan persampahan dengan kapasitas 498 ton per hari. Sementara, Ditjen Prasarana Strategis menargetkan pembangunan 104 Unit Sekolah Rakyat, 1.000 Unit Madrasah, 7 Unit Perguruan Tinggi dan Perguruan Tinggi Keagamaan.
Kementerian PU juga akan melanjutkan pembangunan sesuai dengan amanat Intruksi Presiden baik di bidang Penanganan Irigasi Daerah, Penanganan Jalan Daerah, Rehabilitasi Madrasah, dan Pembangunan Sekolah Rakyat. Kementerian PU juga akan melanjutkan pelaksanaan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) seperti P3TGAI, PAMSIMAS, PISEW, dan TPS3R.
Dalam rangka menjaga ritme pelaksanaan anggaran, Menteri Dody menekankan pentingnya percepatan di berbagai proses teknis. “Kami tengah melakukan percepatan penyediaan barang dan jasa serta upaya percepatan lainnya. Kami sangat mengharapkan dukungan pimpinan dan anggota Komisi V, termasuk terkait pembahasan Inpres Jalan Daerah dan Inpres Irigasi. Kami mencatat pada hari ini ada 28 masukan dari Anggota Dewan. Tentu akan kami tindaklanjuti secara tertulis dalam waktu singkat agar bisa memberikan jawaban yang komprehensif dan menyeluruh, terima kasih atas arahan dan bimbingannya,”ujar Menteri Dody.
Jajaran Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus juga menyatakan persetujuan terhadap pergeseran anggaran antarprogram dan antarsatuan kerja eselon I, percepatan pelaksanaan pinjaman luar negeri maupun pinjaman dalam negeri, serta pembukaan blokir anggaran Kementerian PU TA 2025. Komisi V DPR RI juga meminta Kementerian PU mempercepat realisasi capaian serapan APBN 2025 dengan posisi saat ini 59,06% untuk realisasi keuangan dan 61,54% realisasi fisik.
Arahan tambahan dari Komisi V meliputi percepatan proses lelang PBJ untuk kegiatan TA 2026, peningkatan keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek bersumber APBN, percepatan penyelesaian jaringan irigasi dari bendungan yang sudah terbangun, optimalisasi koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk pelaksanaan pagu efektif, serta perhatian terhadap pemerataan alokasi anggaran antarwilayah dalam NKRI.
"Terima kasih untuk jajaran Kementerian PU, mohon untuk mengakomodir masukan dan saran dari anggota Komisi V DPR RI. Namun tetap memperhatikan readiness criteria dan kemampuan fiskal. Di era kepemimpinan Menteri Dody, mohon pemerataan antar wilayah menjadi isu utama untuk mengatasi kesenjangan. Infrastruktur yang perlu kita kejar terutama di luar pulau Jawa sebagai pusat sumber daya alam, namun di pulau Jawa juga tidak kalah penting karena pergerakan ekonomi juga masif," pesan Ketua Lasarus.
Demikian dilansir dari laman pugoid, Rabu (19/11).
[Redaktur: JP Sianturi]
