WAHANANEWS.CO, Jakarta - Komisi IV DPR RI dibuat terperangah saat mendapati sekitar 200 ton beras menumpuk begitu saja di Gudang Bulog Tabahawa, Maluku Utara.
Dalam inspeksi mendadak yang digelar pada Kamis (25/9/2025), Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, menyebut beras itu sudah setahun tidak tersalurkan sehingga warnanya berubah.
Baca Juga:
KPK Menang Praperadilan Penetapan Tersangka Rudy Tanoe Sesuai Aturan
“Masuk ini Mei 2024. Warnanya sudah abu-abu. Kenapa tidak disalur-salurkan,” ujar Titiek dalam tayangan video yang dibagikan akun resmi DPR RI di Instagram.
Selain menyoal beras lama, rombongan Komisi IV juga menemukan beras dalam karung program Beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) yang kualitasnya meragukan.
Saat diperiksa, Titiek mendapati ada kerikil tercampur di dalam beras tersebut.
Baca Juga:
Bantuan Pangan Beras 10 Kg Tahun 2025 Berlangsung 6 Bulan, Ini Penjelasan Bapanas
“Ini lagi dikarungin untuk SPHP, tapi saya kalau SPHP dapatnya kaya gini saya rasa tidak layak. Ini ada batu,” katanya tegas.
Titiek meminta Bulog dan pihak terkait tidak menyalurkan beras yang kualitasnya sudah menurun.
“Untuk bantuan pun, saya rasa tidak layak. Mungkin buat pakan ternak,” ucapnya.
Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengklaim bahwa jumlah daerah dengan harga beras turun terus bertambah, dari 132 menjadi 148 kabupaten/kota.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyebut capaian itu tak lepas dari masifnya intervensi SPHP di berbagai wilayah.
"Artinya, penyaluran beras SPHP secara umum baik dan berdampak positif terhadap stabilitas pangan nasional," katanya melalui keterangan tertulis pada Kamis (25/9/2025).
Namun, Arief menegaskan bahwa pemerintah tetap memberi perhatian khusus pada 55 kabupaten/kota yang masih mengalami kenaikan harga di atas 1 persen.
Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, Indra Wijayanto, menambahkan realisasi distribusi beras Bulog kini rata-rata melampaui 5 ribu ton per hari.
Meski begitu, percepatan distribusi tetap dibutuhkan agar target sekitar 1,1 juta ton bisa terserap sepenuhnya sebelum akhir tahun.
“Dengan sisa waktu sekitar 107 hari, distribusi harian perlu ditingkatkan mendekati 10 ribu ton per hari agar harga beras lebih stabil di hampir semua daerah,” ujar Indra.
Selain intervensi beras, pemerintah juga mengucurkan stimulus ekonomi kuartal II berupa bantuan pangan tambahan.
Bantuan itu berupa 10 kilogram beras per bulan selama dua bulan, ditambah 2 liter minyak goreng merek Minyakita per bulan untuk 18,277 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada periode Oktober-November 2025.
“Penambahan minyak goreng dalam paket bantuan pangan diharapkan menjadi pemicu stabilisasi harga di pasar,” kata Indra.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
