WahanaNews.co | Pengamat ekonomi tanah air menyoroti redenominasi rupiah yang disinggung Bank Indonesia (BI). Mereka menilai saat ini situasi perekonomian Indonesia sudah memadai untuk melakukan redenominasi.
VP Economist Bank Permata Josua Pardede membeberkan redenominasi merupakan penyederhanaan jumlah digit pada rupiah, tanpa mengurangi daya beli, harga atau nilai tukar rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa.
Baca Juga:
3 Faktor Ini Bikin Rupiah Loyo ke Level Rp15.500, Dolar AS Terus Menguat
Manfaat redenominasi rupiah bakal mendorong perekonomian menjadi lebih ringkas dan efisien, karena transaksi keuangan tidak lagi melibatkan penulisan nominal besar.
Redenominasi rupiah yang disinggung Bank Indonesia (BI) baru-baru ini turut menjadi sorotan para pengamat ekonomi tanah air. Mereka menilai situasi perekonomian Indonesia saat ini sudah memadai untuk melakukan redenominasi.
Josua menjelaskan redenominasi merupakan penyederhanaan jumlah digit pada rupiah, tanpa mengurangi daya beli, harga atau nilai tukar rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa.
Baca Juga:
Dolar AS Terus Menguat, Rupiah Tertekan ke Level Rp15.500
Melansir CNBC Indonesia, manfaat redenominasi rupiah akan mendorong perekonomian menjadi lebih ringkas dan efisien, karena transaksi keuangan tidak lagi melibatkan penulisan nominal besar.
Terpenting, kata Josua, redenominasi berbeda dengan sanering atau pemotongan nilai uang yang pernah terjadi sekitar tahun 1960-an.
"Jadi bentuk sosialisasi ini perlu dilakukan bertahap dan tentunya memerlukan waktu yang tidak singkat."
Senada juga disampaikan oleh Kepala Ekonom BCA David Sumual. David memandang, Indonesia sudah siap untuk meredenominasi rupiah, melihat inflasi yang mulai dalam tren melandai.
Inflasi Indonesia sempat menyentuh level tertinggi pada level 5,51% pada 2022. Saat ini inflasi Indonesia sudah mencapai 4%pada Mei 2023.
"Inflasi sudah turun, sehingga BI sebenarnya saat ini bisa saja melakukan redenominasi rupiah," jelas David kepada CNBC Indonesia.
Kendati demikian, redenominasi perlu disinkronkan dengan blue print sistem pembayaran BI, terutama rupiah digital. Selain itu, proses redenominasi perlu dilakukan bertahap dan membutuhkan sosialisasi kepada publik yang baik.
Juga kontrol harga barang harus dilakukan saat redenominasi, karena risiko terancam menaikkan harga kebutuhan masyarakat. [eta]
