WahanaNews.co, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menggelontorkan Rp562,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 untuk warga miskin.
Ani menyebut duit sebanyak itu merupakan belanja pemerintah pusat yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako.
Baca Juga:
Pemprov Sulteng Dukung Penguatan Ketahanan Pangan Nasional, Jadi Lumbung Pangan Utama
Rinciannya, PKH menyedot Rp14,9 triliun hingga akhir Juli 2023 untuk 9,8 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan kartu sembako mengambil porsi APBN sebesar Rp22,2 triliun untuk 18,7 juta KPM.
"Selain mereka mendapat PKH dan kartu sembako, kelompok rentan ini juga diberikan BPJS Kesehatan dengan iuran dibayar oleh APBN Rp27 triliun untuk Januari-Juli 2023. Artinya, setiap bulan APBN mengeluarkan Rp3,9 triliun bagi 96,7 juta peserta tidak mampu," kata Ani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (11/8).
"Sehingga apabila mereka sakit, mereka tetap bisa mendapatkan perlakuan dan pelayanan kesehatan tanpa mereka membayar," imbuhnya.
Baca Juga:
Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Masih Terkendali, Menkeu: Ada Kenaikan Dibanding Tahun 2023
Ada juga bantuan benih dan pupuk organik sebesar Rp463,7 miliar, bantuan alat dan mesin pertanian Rp250 miliar, bantuan ternak Rp62,4 miliar, hingga bantuan benih ikan, kepiting, dan udang senilai Rp19,2 miliar.
Negara juga menggelontorkan Rp48,5 triliun untuk subsidi dan kompensasi listrik hingga akhir Juli 2023. Kemudian, subsidi LPG 3 kg mencapai Rp37,7 triliun dan Rp59,7 triliun diberikan untuk subsidi dan kompensasi BBM.
Dari sektor pendidikan ada program Indonesia Pintar yang mendapat Rp6,2 triliun, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Rp6,1 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kementerian Agama sebesar Rp7,1 triliun, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) senilai Rp2,3 triliun.
Sedangkan untuk program Kartu Prakerja mendapat kucuran dana Rp2,5 triliun untuk 586 ribu peserta.
"APBN juga memberikan pembangunan infrastruktur yang dinikmati masyarakat, terutama yang tidak mampu, mulai dari sanitasi, persampahan, air minum. Juga berbagai infrastruktur yang dinikmati masyarakat keseluruhan, seperti bendungan, irigasi, kereta api, bandara senilai Rp73,1 triliun," jelasnya.
"Untuk daerah terkena bencana, APBN tetap hadir membantu rehabilitasi rumah-rumah rusak (Rp1,5 triliun), seperti bencana di Cianjur ada 42.400 rumah diberikan senilai Rp1,22 triliun," tambah Ani.
Selain itu, Bendahara Negara itu menyinggung kontribusi APBN untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia merinci pembiayaan investasi terhadap BP Tapera ditargetkan tersalurkan untuk 229 ribu unit rumah MBR senilai Rp26,21 triliun di 2023 ini.
Per 31 Juli 2023, sudah tersalurkan 133.200 unit rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ani merinci nilai pembiayaan seluruh rumah MBR yang disalurkan itu mencapai Rp13,44 triliun, di mana tersebar di 386 kabupaten/kota di Indonesia.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
