WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menanggapi usulan sejumlah partai agar IKN Nusantara diisi oleh kantor kementerian hingga BUMN. Rifqinizamy menilai usulan tersebut cukup bagus.
"Bagus usul itu," kata Rifqinizamy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Baca Juga:
IKN Dapat Pengakuan Internasional: Australia Apresiasi Konsep Kota Cerdas
Rifqinizamy mengatakan IKN telah memakan anggaran kurang lebih Rp 130 triliun dari APBN. Selain itu, investasi pun kurang lebih Rp 59 triliun.
"Kesiapan IKN untuk menjadi Ibu Kota Negara sekarang itu bisa menampung lebih kurang 15 ribu aparatur sipil negara. Dengan konsep semuanya difasilitasi rumah atau rusunnya secara gratis oleh negara. Kantor-kantornya sudah siap," ujarnya.
"Karena itu pilihan Presiden, pemerintah untuk mengaktifkan sejumlah kementerian lembaga termasuk BUMN, sebagaimana usul dari beberapa fraksi saya kira itu positif dan itu senapas dengan keinginan Partai NasDem," sambung dia.
Baca Juga:
Koordinasi dan Pengawasan Jadi Kunci Percepatan Pembangunan IKN, MARTABAT Prabowo-Gibran Ajak Seluruh Elemen Dukung Otorita IKN
Rifqinizamy mengatakan pihaknya akan memanggil Otorita IKN (OIKN) dan membahas usulan itu seusai masa reses. Diketahui, DPR akan memasuki masa reses pada 24 Juli-15 Agustus 2025.
"Kami akan panggil IKN setelah masa reses nanti, dan kami ingin IKN sekali lagi menegaskan kesiapannya untuk menjadi Ibu Kota Negara yang aktif," tuturnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima sebelumnya berbicara soal usulan NasDem agar Wapres Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN Nusantara. Aria Bima menyebutkan IKN tak boleh kosong dan mengusulkan untuk diisi Kementerian BUMN.
