WahanaNews.co, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama dengan rekan-rekan Menteri Kabinet Indonesia Maju mengunjungi kantor pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pada Kamis (28/03).
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 Unaudited dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2023 yang juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBN.
Baca Juga:
Pemprov Sulteng Dukung Penguatan Ketahanan Pangan Nasional, Jadi Lumbung Pangan Utama
”Tahun 2023 merupakan tahun yang diwarnai dengan berbagai dinamika global. Mulai dari ketegangan geopolitik, perlemahan ekonomi global, fenomena suku bunga higher for longer, inflasi yang tinggi, climate change, hingga disrupsi teknologi digital. Seluruh faktor ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja APBN dan perekonomian Indonesia,” ungkap Menteri Keuangan dikutip dari akun instagram resmi miliknya.
Pada kunjungan itu, Menkeu menjabarkan kinerja baik APBN secara keseluruhan di tahun 2023, terutama terkait pertumbuhan penerimaan negara. Hal ini menunjukan aktivitas perekonomian Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian global dan efektivitas dari reformasi perpajakan yang terus ditingkatkan.
“Khusus untuk penerimaan pajak mencapai hattrick 3 kali berturut-turut diatas target APBN sejak tahun 2021, 2022 dan 2023. Ini adalah pencapaian yang sangat baik dari seluruh tim penerimaan negara,” tutur Menkeu.
Baca Juga:
Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Masih Terkendali, Menkeu: Ada Kenaikan Dibanding Tahun 2023
Selain itu, capaian output strategis juga dikatakan Menkeu merupakan prestasi dalam pelaksanaan APBN 2023. Dalam hal ini peran APBN dalam melindungi masyarakat melalui program perlindungan sosial, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan infrastruktur. Sejalan dengan itu, Menkeu menyatakan komitmen Pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas dan kinerja APBN.
“Kami juga mengharapkan kerja sama dari seluruh Kementerian/lembaga dan instansi pemerintah untuk terus meningkatkan pengelolaan APBN di lingkungan K/L, serta mohon dukungan dari BPK untuk terus memberikan opini yang sesuai kualitas dari LKPP dan LKKL tentunya kita harapkan WTP untuk tahun 2023 agar betul-betul husnul khatimah dari BPK,” kata Menkeu.
Sebagai penutup, Menkeu juga mengungkapkan bahwa Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merancang APBN tahun 2023 dengan sangat hati-hati agar APBN tetap sustainable, mampu menjadi shock absorber bagi perekonomian dan melindungi masyarakat, namun di saat yang bersamaan juga tetap dapat melanjutkan agenda pembangunan. Demikian dilansir dari laman kemenkeugoid, Jumat (29/3).
[Redaktur: Alpredo Gultom]
