WAHANANEWS.CO, Jakarta - Rencana efisiensi anggaran pemerintah memicu peringatan keras dari DPR, yang menegaskan sektor pendidikan tidak boleh menjadi korban pemangkasan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah tetap menjadikan anggaran pendidikan sebagai prioritas utama sesuai amanat konstitusi.
Baca Juga:
TNI Tegas: Prajurit Pelanggar Hukum Akan Ditindak Tanpa Toleransi
"Karena itu kami menegaskan bahwa upaya menjaga defisit APBN di tengah tekanan global memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan sektor pendidikan. Terlebih lagi, amanat UUD 1945 telah menetapkan bahwa anggaran pendidikan harus menjadi prioritas nasional," ujar Lalu saat dihubungi, Rabu (25/3/2026).
Ia menilai pemangkasan anggaran pendidikan bukan langkah ideal karena sektor tersebut merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa.
Menurutnya, efisiensi anggaran seharusnya diarahkan pada pos belanja yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik.
Baca Juga:
Sinyal Rekonsiliasi Politik, Prabowo dan Megawati Bertemu di Istana
"Oleh karena itu, jika efisiensi terpaksa harus dilakukan, kami mendorong agar yang dipangkas adalah belanja-belanja non-prioritas seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas, atau program yang tumpang tindih, bukan layanan utama pendidikan."
Legislator Fraksi PKB itu juga mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran pendidikan berpotensi menimbulkan dampak luas baik dalam jangka pendek maupun panjang.
Dalam jangka pendek, pengurangan anggaran dapat memengaruhi bantuan operasional sekolah, beasiswa, serta kesejahteraan guru.
