WahanaNews.co | Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan kabar terbaru terkait dengan arah kebijakan pemerintah dalam hal penarikan pajak kendaraan bermotor di Indonesia.
Menurut dia, saat ini penetapan pungutan masih menggunakan aturan lama yang mengacu pada spesifikasi kendaraan konvensional secara umum.
Baca Juga:
Prabowo Pimpin Pertemuan Bahas Kebijakan Ekonomi dan Stabilitas Keuangan Bersama Jajaran Kabinet
“Kalau sekarang pungutan perpajakan didasarkan pada kapasitas mesin. Semakin tinggi CC mobil maka anda harus membayar lebih kepada pemerintah,” ujarnya ketika berbicara di Bloomberg CEO Forum pada Jumat (11/11/2022).
Menkeu menambahkan, langkah yang ditempuh ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan produktif ramah lingkungan.
Selain itu, cara ini juga sejalan dengan agenda besar pemerintah untuk mewujudkan green ekonomi secara luas di Tanah Air.
Baca Juga:
Langkah Canggih Gubernur Pramono: Strategi Dana On-Call sebagai Solusi Pemotongan DTD Pusat Rp15 Triliun
“Sehingga ke depan perpajakan akan didasarkan pada seberapa besar emisi gas buang dari kendaraan. Semakin kecil berarti anda membayar semakin rendah,” tuturnya.
Sebagai informasi, arah kebijakan ini sebetulnya telah terlihat dari keputusan pemerintah yang memberikan insentif khusus pada kendaraan listrik.
Disebutkan bahwa pengembangan industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) menjadi program yang strategis nasional dalam mendukung target Pemerintah di Nationally Determined Contribution (NDC).
