WahanaNews.co | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat menyatakan kasus wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) telah menyebar di 20 Kota/Kabupaten di seluruh Jawa Barat.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat, Mohamad Arifin Soedjayana, mengatakan secara persentase, 74 persen daerah di Jabar terjangkit wabah PMK.
Baca Juga:
Penanggulangan PMK, DPP KNPI Minta Pemerintah Ambil Langkah Cepat
"Terhitung sejak 6-7 (Mei) kita ambil sampel, tanggal 9 Mei kita sudah dapat (hasilnya). Yang positif itu adalah Garut, kemudian tanggal 10 Kabupaten Banjar. Posisinya sekarang sudah ada 20 kabupaten/kota yang sudah terjangkit," kata Arifin, Minggu (29/5/2022).
Namun, menurut Arifin, situasi wabah PMK di Jabar masih terkendali. Ia pun mengatakan kebutuhan hewan ternak untuk kurban di Hari Raya Idul Adha masih bisa terpenuhi.
Arifin menuturkan Pemprov Jabar juga mendatangkan ribuan hewan ternak sehat dari berbagai daerah. Hewan ternak itu dikarantina terlebih dahulu di Tanjung Priok, Jakarta.
Baca Juga:
Antisipasi Wabah PMK , Babinsa Koramil 02/Selesai Cek Kesehatan Sapi Warga
"Kami yakin aman karena Balai Karantinanya ada di Tanjung Priok, jadi kebutuhan untuk 70 ribu mudah-mudahan itu bisa tercapai. H-14 hewan yang dipersiapkan untuk kurban bisa aman dan sehat," ujar dia.
Menurut Arifin penyebaran wabah PMK di Jabar disebabkan lalu lintas kedatangan hewan dari daerah lain. Pengecekan di titik-titik tertentu pun diperkuat.
Selain itu, ia mengatakan Pemprov Jabar akan bekerja sama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia untuk menerjunkan dokter hewan membantu penanganan wabah di daerah yang masih minim dokter.
"Kemudian kita turunkan juga teman-teman dokter hewan dari provinsi kerja sama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia, ada delapan komisariat di Jabar kita turunkan untuk membantu teman-teman karena dokter hewan di kota/kabupaten sedikit," katanya.
Divisi PKP Pertanian dan Ketahanan Pangan Komite Pemulihan Ekonomi Daerah (KPED) Jawa Barat Rochadi Tawaf mengatakan meski kematian disebabkan PMK di Jabar rendah, tetapi mengancam produktivitas sapi terutama pada sapi perah hingga menjadi 25 persen.
Ia pun berharap ada anggaran dari pemerintah untuk melakukan potong paksa hewan-hewan yang terjangkit PMK.
"Saya harap ada biaya dari pemerintah untuk tanggap darurat pengganti stepping out, apalagi jumlah sapi yang tertular masih sedikit," ucap Rochadi.
Sementara itu, Kepala Balai Veteriner Subang Kementerian Pertanian Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Sodirun mengimbau masyarakat yang ingin berkurban agar membeli hewan ternak yang sudah memiliki sertifikat kesehatan hewan. [rin]
