WahanaNews.co, Jakarta - Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menekankan, peran sektor swasta
dalam penyusunan kebijakan perdagangan sangatlah penting.
Untuk itu, budaya kolaborasi antara
pemerintah dan sektor swasta perlu ditumbuhkan. Menurut Wamendag Jerry, kolaborasi yang terbangun dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang inklusif. Hal ini diharapkan dapat
memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:
Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula, Kejagung Periksa Eks Stafsus Mendag
Hal tersebut disampaikan Wamendag Jerry dalam diskusi panel bersama investor yang diselenggarakan Mandiri Sekuritas di Mandiri Sekuritas Office, Jakarta pada hari ini, Selasa (30/7). Diskusi panel ini mengusung tema “Indonesia’s Trade Policies Update”.
“Peran sektor swasta sangatlah penting dalam penyusunan kebijakan perdagangan. Pemerintah dan sektor swasta perlu menumbuhkan budaya kolaborasi untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang inklusif. Saya mengimbau, kita mulai mempertimbangkan peran kita masing-masing dalam membentuk kebijakan perdagangan Indonesia. Investor diharapkan berinteraksi dengan para pembuat kebijakan, mengadvokasi praktik yang transparan, dan mendukung bisnis lokal,” imbuh Wamendag Jerry.
Hadir membuka acara Direktur Investasi Perbankan Mandiri Sekuritas Harold Tjiptadjaja. Turut mendampingi Wamendag Jerry yaitu Tenaga Ahli Bidang Regulasi dan Perundingan Perdagangan Internasional Sioewardi Esiandy Selamet.
Baca Juga:
Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Kemendag: Pada 2025, Ekspor Perlu Tumbuh 7-10 Persen
Hadir sebagai narasumber Kepala Pengawas Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Pratama Grogol Petamburan Dony Ariefianto.
Pada kesempatan tersebut, Wamendag Jerry menyebutkan sejumlah hal yang mengindikasikan
perekonomian Indonesia berada di kondisi yang baik. Indikator pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwiulan I-2024 tumbuh sebesar 5,11 persen (YoY). Angka tersebut lebih tinggi dari negara-negara maju, seperti Korea Selatan 3,3 persen, Amerika Serikat (AS) 2,9 persen, Jepang 2,7 persen, dan Uni Eropa 0,4 persen.
