WahanaNews.co | Kudeta
Myanmar telah membuat para jenderal militer yang kini menguasai pemerintahan
negara itukian terpojok. Sejumlah pihak bukan hanya melakukan kecaman, namun
juga menjatuhkan sanksi pada para jenderal.
Baca Juga:
Catatan Sejarah Rohingya, Kenapa Dibenci Myanmar?
Seperti dilansir Reuters, Selasa (23/2/2021), Amerika
Serikat (AS) kembali menjatuhkan sanksi terhadap dua jenderal militer Myanmar
pada Senin (22/2) dan mengancam akan mengambil tindakan lebih lanjut atas
kudeta militer yang dilakukan pada 1 Februari lalu di negara itu.
"Militer harus membatalkan tindakannya dan segera
memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis di Burma (nama lain
Myanmar), atau Departemen Keuangan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan
lebih lanjut," kata Departemen Keuangan AS dalam pernyataannya.
Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri pada Departemen
Keuangan AS mengumumkan sanksi dijatuhkan terhadap dua jenderal militer
Myanmar. Mereka adalah Jenderal Maung Maung Kyaw selaku Panglima Angkatan Udara
dan Letnan Jenderal Moe Myint Tun yang merupakan mantan Kepala Staf Militer dan
komandan salah satu Biro Operasi Khusus militer yang mengawasi operasi di ibu
kota Naypyitaw.
Baca Juga:
Seorang WNI Asal Sumatera Berhasil Diselamatkan dari Wilayah Konflik di Myanmar
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, juga menyerukan
ancaman untuk militer Myanmar. "Kami tidak akan ragu untuk mengambil
tindakan lebih lanjut terhadap mereka yang melakukan kekerasan dan menekan
keinginan masyarakat," kata Blinken dalam pernyataannya.
Aksi mogok massal untuk melawan pemerintahan militer Myanmar
membuat sejumlah bisnis ditutup pada Senin (22/2). Ribuan orang berkumpul
dengan damai meski ada kekhawatiran akan ada kekerasan setelah pihak berwenang
memberikan peringatan.
Sebuah pernyataan dari militer yang disiarkan oleh stasiun
televisi negara MRTV mengatakan bahwa pengunjuk rasa "sekarang menghasut
rakyat, terutama remaja dan pemuda yang emosional, ke jalur konfrontasi di mana
mereka akan berisiko kehilangan nyawa".
Peringatan itu muncul setelah setidaknya dua orang tewas
dalam protes pada hari Minggu - kekerasan terburuk dalam unjuk rasa yang
berlangsung selama lebih dari dua pekan.
"Kami menyerukan kepada militer dan polisi untuk
menghentikan semua serangan terhadap demonstran damai, segera membebaskan semua
yang ditahan secara tidak adil, menghentikan serangan dan intimidasi terhadap
jurnalis dan aktivis, dan memulihkan pemerintahan yang dipilih secara
demokratis," kata Blinken.
Tiga minggu setelah merebut kekuasaan, junta militer gagal
menghentikan protes harian dan gerakan pembangkangan sipil yang menyerukan
pembalikan kudeta dan pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
Seperti beberapa perwira militer yang mendapatkan sanksi
tahap pertama AS, kedua jenderal itu juga merupakan anggota Dewan Administrasi
Negara dari Militer Myanmar.
Melalui penerapan sanksi ini, aset-aset milik kedua jenderal
itu yang ada di AS akan dibekukan dan warga maupun perusahaan Amerika dilarang
untuk bekerja sama dengan mereka. [dhn]