WAHANANEWS.CO, Jakarta - Tawaran sensitif datang dari Beijing saat krisis energi global memanas, China menjanjikan pasokan energi stabil kepada Taiwan di tengah bayang-bayang konflik Timur Tengah yang mengganggu rantai distribusi dunia, Jumat (20/3/2026).
Langkah ini tak berdiri sendiri karena dikaitkan langsung dengan dorongan politik agar Taiwan bersedia menerima skema penyatuan kembali dengan China, di saat banyak negara berlomba mencari sumber energi alternatif akibat terganggunya jalur pengiriman melalui Selat Hormuz.
Baca Juga:
Antisipasi Macet Parah, Jasa Marga Operasikan Tol Japek II Selatan, Gratis!
Selama ini Taiwan dikenal sangat bergantung pada impor energi, dengan sekitar sepertiga kebutuhan liquefied natural gas atau LNG berasal dari Qatar, sementara hingga kini pulau tersebut tidak memiliki impor energi dari China.
Pemerintah Taiwan menyatakan telah mengamankan pasokan alternatif untuk beberapa bulan ke depan, termasuk dari Amerika Serikat yang selama ini menjadi mitra utama dalam kerja sama strategis.
“Kami bersedia menyediakan energi dan keamanan sumber daya yang stabil dan andal bagi warga Taiwan, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik,” kata juru bicara Kantor Urusan Taiwan China Chen Binhua di Beijing.
Baca Juga:
Libur Lebaran 2026 Berubah! IKN Disulap Jadi Wisata Masa Depan
Ia menambahkan bahwa dukungan dari tanah air yang kuat akan memberikan perlindungan lebih baik terhadap ketahanan energi Taiwan, sekaligus memperkuat stabilitas pasokan di tengah gejolak global.
Namun demikian, hingga kini pemerintah Taiwan belum memberikan respons langsung terhadap tawaran tersebut, dengan sikap yang tetap konsisten menolak klaim kedaulatan Beijing atas wilayahnya.
Taipei menegaskan bahwa masa depan pulau sepenuhnya ditentukan oleh rakyatnya sendiri, bukan oleh tekanan atau tawaran dari pihak luar.
China sendiri kembali menawarkan skema satu negara dua sistem, yang menjanjikan tingkat otonomi tertentu bagi Taiwan jika berada di bawah kendali Beijing, meskipun opsi ini tidak mendapat dukungan dari partai politik besar di Taiwan.
Pada Oktober lalu, kantor berita Xinhua bahkan telah merinci berbagai klaim manfaat ekonomi pasca-penyatuan, termasuk janji dukungan ekonomi dan penegasan bahwa wilayah tersebut harus dikelola oleh kelompok patriot.
Di sisi lain, Beijing tetap membuka kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk menguasai Taiwan jika jalur damai tidak tercapai, menambah tekanan geopolitik yang sudah tinggi.
Langkah China ini juga dipengaruhi kondisi domestik, mengingat negara tersebut merupakan importir minyak terbesar di dunia yang sangat rentan terhadap gangguan pasokan global.
Pekan lalu, pemerintah China bahkan menghentikan ekspor bahan bakar hingga setidaknya akhir Maret sebagai langkah menjaga cadangan dalam negeri di tengah ketidakpastian global.
Nilai ekspor bahan bakar China pada tahun lalu tercatat mencapai 22 miliar dollar AS atau sekitar Rp372,7 triliun, menunjukkan besarnya kepentingan energi dalam strategi ekonomi dan geopolitik Beijing.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
