WAHANANEWS.CO, Jakarta - Gencatan senjata di Jalur Gaza kian berada di ujung tanduk. Israel memberi sinyal kuat akan melanjutkan operasi militer untuk memaksa pelucutan senjata kelompok bersenjata Palestina, memicu kekhawatiran pecahnya kembali perang besar di wilayah tersebut.
Di tengah kehancuran Khan Younis dan Deir el-Balah, suara drone Israel yang terus berdengung serta ledakan dari penghancuran terkontrol menjadi penanda bahwa konflik sejatinya belum pernah benar-benar berhenti. Meski kesepakatan "gencatan senjata" berlaku sejak Oktober, sumber medis setempat mencatat sedikitnya 828 warga Palestina telah tewas sejak periode tersebut dimulai.
Baca Juga:
Iran Tepis Tuduhan AS soal Plot Pembunuhan Dubes Israel: Upaya Pecah Hubungan
Pemerintah Israel pun semakin terbuka dengan opsi eskalasi. Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu secara mendadak membatalkan rapat kabinet keamanan dan memilih melakukan konsultasi terbatas, di saat tekanan dari militer untuk melanjutkan perang semakin menguat.
Seorang pejabat senior militer Israel bahkan menyebut putaran konflik baru "hampir tak terhindarkan". Israel beralasan eskalasi naik seiring penolakan pelucutan senjata oleh Hamas serta gagalnya mekanisme stabilisasi internasional.
Di lapangan, militer Israel juga terus memperluas kendali wilayah. Radio Angkatan Darat Israel melaporkan pasukan telah menguasai sekitar 59% Jalur Gaza, melampaui batas "Garis Kuning" dalam kesepakatan gencatan senjata, sembari memindahkan tambahan pasukan dari front lain ke Gaza dan Tepi Barat.
Baca Juga:
Militer Israel Bunuh Dua Remaja Palestina, Keluarga: Mereka Hilang Sejak Malam Sebelumnya
Di tengah situasi tersebut, tekanan terhadap faksi Palestina juga meningkat. Proposal yang didukung Amerika Serikat, yang mengaitkan bantuan kemanusiaan dengan pelucutan senjata, ditolak mentah-mentah.
Anggota biro politik Hamas, Abdul Jabbar Said, menyebut rencana itu sebagai jebakan politik yang memaksa penyerahan total. "Rencana ini mewajibkan pelucutan senjata penuh dalam 281 hari, dengan bantuan kemanusiaan dijadikan syarat," ujarnya, seperti dikutip Al Jazeera, Senin (4/5/2026).
Kerangka tersebut disebut merujuk pada visi Presiden AS Donald Trump, yang mengharuskan bantuan, rekonstruksi, dan pembukaan akses Gaza dilakukan secara bertahap seiring penyerahan senjata. Namun, aliansi faksi Palestina, termasuk Hamas, Jihad Islam, dan Front Populer, menolak pendekatan tersebut dan menuntut implementasi penuh tahap awal gencatan senjata, termasuk masuknya 600 truk bantuan per hari yang hingga kini masih terhambat.
