WAHANANEWS.CO, Jakarta - Situasi politik Venezuela memasuki babak baru setelah Delcy Rodríguez ditunjuk sebagai Presiden ad interim di tengah krisis dan ketidakpastian nasional.
Penunjukan ini dilakukan menyusul penangkapan Presiden Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat melalui sebuah operasi militer pada Sabtu (3/1/2026) dini hari waktu setempat.
Baca Juga:
Trump Nekat Ingin Beli Greenland, NATO Bereaksi Keras
Rodríguez sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Venezuela sejak 2018.
Dalam perannya tersebut, ia dikenal sebagai figur kunci yang mengelola sektor ekonomi nasional, khususnya industri minyak yang menjadi tulang punggung perekonomian negara.
Selain itu, ia juga memiliki kendali atas badan intelijen nasional, memperkuat pengaruhnya dalam struktur kekuasaan.
Baca Juga:
Operasi Dalam Rezim, Ada Jejak Manuver Senyap di Balik Jatuhnya Maduro
Mahkamah Agung Venezuela secara resmi memerintahkan Rodríguez untuk mengambil alih jabatan kepala pemerintahan dengan dukungan penuh dari militer.
Keputusan ini sekaligus menempatkannya sebagai otoritas tertinggi dalam pemerintahan sementara, di tengah kondisi politik yang belum stabil.
Rodríguez yang kini berusia 56 tahun berprofesi sebagai pengacara dan dikenal luas sebagai tokoh revolusioner yang setia meneruskan ideologi mendiang Presiden Hugo Chávez.
Meski demikian, sikap politiknya terhadap Amerika Serikat masih menjadi tanda tanya.
Belum dapat dipastikan apakah ia akan mengambil pendekatan moderat terhadap pemerintahan Presiden AS Donald Trump, atau justru mempertahankan garis keras seperti yang dilakukan Maduro.
Dari pihak Washington, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan kesiapan Amerika Serikat untuk menjalin kerja sama dengan pemerintahan yang dipimpin Rodríguez.
Namun, pernyataan tersebut direspons dingin oleh Rodríguez yang justru menegaskan legitimasi Maduro sebagai presiden yang sah.
"Apa yang dilakukan terhadap Venezuela adalah kekejaman yang melanggar hukum internasional," ujarnya dikutip ABC News, Selasa (6/1/2025).
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari Presiden Trump. Ia kemudian melontarkan ancaman langsung terhadap Rodríguez apabila tidak bersedia bekerja sama dengan Washington.
"Dia akan mendapat balasan lebih berat dari Maduro jika tak mau bekerja sama," ucapnya.
Trump menambahkan Washington menuntut akses penuh kepada ladang-ladang minyak serta infrastruktur dasar di Venezuela.
Meski demikian, nada berbeda disampaikan Rodríguez melalui akun Instagram resminya pada Minggu (4/1/2026).
Ia menyatakan keinginannya untuk membangun hubungan bilateral yang lebih konstruktif dengan Amerika Serikat.
"Kami mengajak Pemerintah AS berkolaborasi pada agenda pembangunan bersama dalam kerangka hukum internasional," ujarnya.
Rodríguez berasal dari keluarga dengan latar belakang ideologi kiri yang kuat. Ayahnya dikenal sebagai pemimpin kelompok sosialis dan pernah ditahan atas tuduhan keterlibatan dalam kasus penculikan seorang pengusaha asal Amerika Serikat pada 1976.
Selain latar belakang ideologis, Rodríguez juga memiliki hubungan yang erat dengan militer Venezuela, institusi yang selama ini memainkan peran sentral dalam peta politik nasional.
Ia memang sempat menempati sejumlah jabatan tingkat rendah di era pemerintahan Hugo Chávez, namun karier politiknya melesat tajam ketika Nicolás Maduro berkuasa.
Hingga kini, belum ada kepastian mengenai durasi masa jabatan Rodríguez sebagai Presiden Sementara.
Berdasarkan Konstitusi Venezuela, pemilihan presiden wajib digelar dalam waktu maksimal 30 hari apabila presiden petahana dinyatakan berhalangan tetap.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
