WahanaNews.co | Patroli bareng Jawline-Arafura yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Australian Border Force (ABF) bakal dilaksanakan dalam seminggu ke depan.
Pelaksanaan operasi yang melibatkan aset kapal pengawas dan pesawat pemantau kedua instansi tersebut menunjukkan komitmen kedua negara dalam memberantas praktik illegal fishing di wilayah perbatasan kedua negara.
Baca Juga:
Potensi Pendapatan Negara dari Ekspor Pasir Laut Capai Rp2,5 Triliun: Analisis Awal dan Tantangan Regulasi
“Kami sudah berangkatkan Kapal Pengawas Perikanan Orca 04 dan airborne surveillance untuk ambil bagian dalam operasi bersama Jawline-Arafura,” ujar Laksda TNI Adin Nurawaluddin, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dalam keterangannya, Kamis (11/11/2021).
Adin menjelaskan bahwa Jawline-Arafura ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen kedua negara untuk terus bekerja sama dalam menangani permasalahan illegal fishing yang terjadi di wilayah perbatasan kedua negara.
Lebih lanjut, Adin menambahkan bahwa kedua pihak memiliki concern yang sama terkait dengan eskalasi peningkatan pelanggaran nelayan melintas batas.
Baca Juga:
Pakar Ungkap Gegera Sampah Plastik Cemari Laut RI, Negara Rugi Rp225 Triliun per Tahun
“Harapan kami melalui patroli dan kerja sama yang dilakukan, akan memberikan dampak positif dalam upaya memerangi pelanggaran di wilayah perbatasan,” terang Adin.
Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono yang menyampaikan bahwa Jawline-Arafura yang dilaksanakan tahun ini merupakan momentum yang baik bagi kedua negara untuk meningkatkan efektivitas operasi bersama. Ipunk berharap selain misi latihan, operasi kali ini dapat memberikan efek gentar bagi para pelaku pelanggaran di perbatasan.
“Kehadiran aparat kedua negara di wilayah perbatasan tentu diharapkan memberikan pesan yang jelas bahwa kedua negara berkomitmen dalam memberantas illegal fishing,” kata Ipunk.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pelaksanaan Operasi Jawline-Arafura sempat ditunda oleh pihak Ditjen PSDKP KKP pasca terjadinya insiden pembakaran tiga kapal nelayan Indonesia oleh otoritas Australia.
Setelah pihak ABF memberikan klarifikasi terkait kejadian tersebut, kedua pihak kemudian bersepakat untuk melaksanakan patroli terkoordinasi yang dilaksanakan dalam kerangka kerja sama Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) tersebut.
Dalam penyampaiannya, ABF menjelaskan bahwa pembakaran tersebut dilaksanakan bulan Oktober 2021 dan merupakan tindakan yang diatur dalam aturan nasional Australia untuk menjamin keamanan, keselamatan para nelayan, dan mencegah potensi hama ataupun penyakit.
ABF juga menjelaskan bahwa tidak ada nelayan yang ditahan dalam peristiwa tersebut, semuanya diperlakukan secara baik dan diminta meninggalkan perairan Australia. Untuk nelayan ketiga kapal tersebut dititipkan di kapal Indonesia lainnya. Pendekatan kerja sama antar negara menjadi salah satu strategi KKP dalam pemberantasan illegal fishing.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono juga menyampaikan pentingnya kerja sama antar negara dalam memerangi praktik illegal fishing. Menteri Trenggono juga menyampaikan perhatiannya tentang perlunya pengendalian armada perikanan oleh negara bendera. [rin]
